Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu prioritas 2017. Dia akan membuka akses lebih luas untuk kelompok masyarakat miskin dan termarjinalkan.
Dalam jumpa pers, Kamis (19/1/2017), Susi mengatakan ada ketidakadilan ekonomi saat ini yang ditunjukkan oleh gini ratio 2016 sebesar 0,39. Meskipun sedikit membaik dari sebelumnya yang mencapai 0,4, menurut dia, pemerintah tetap harus melakukan pemerataan karena 49,3% kekayaan di Indonesia hanya dikendalikan 1% penduduk berdasarkan Global Wealth Report. Apalagi Presiden, kata dia, telah mebgarahkan para menteri agar bekerja untuk menurunkan kesenjangan pendapatan.
"Tidak boleh ada lagi perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar, tetapi nelayan kecil dipersulit. Semua harus mendapatkan perlakuan adil, dan bantuan KLP diprioritaskan untuk nelayan, pembudidaya, dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan," tutur Susi.
KKP, lanjutnya, juga akan berusaha tepat sasaran dalam mengeksekusi belanja pemerintah, yakni untuk meningkatkan kemampuan pelaku perikanan skala kecil dan menengah (UMKM).
Susi menargetkan seluruh program dan intervensi KKP dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi, seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, akan dijadikan prioritas pembangunan industri perikanan baru secara terintegrasi melalui program sentra kelautan dan perikanan terpadu di Saumlaki, Merauke, Biak Numfor, Timika, Rote Ndao, dan Sumba Timur.
"KKP dengan anggaran Rp9,2 triliun pada 2017 harus bisa mendongkrak pertumbuhan PDB (produk domestik bruto), tetapi juga menjaga agar ketimpangan pendapatan tidak melebar."
