Bisnis.com, JAKARTA- Peran perguruan tinggi untuk menghasilkan tenaga berkualitas di bidang akuntansi yang dapat menata laporan keuangan baik swasta maupun negara dirasakan masih minim, sehingga perlu didorong oleh lembaga pendidikan dan latihan sebagaimana yang dimiliki oleh BPK.
Anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan Bahrullah Akbar mengatakan berdasarkan kajiannya, perguruan tinggi hanya mengajarkan mata kuliah akuntansi dengan bobot tiga sistem kredit semester (SKS). Hal ini, menurutnya dirasakan sangat kurang untuk menghasilkan seorang tenaga akuntansi yang berkualitas di Indonesia.
“Padahal kalau dihitung, Indonesia butuh ratusan ribu tenaga akuntansi yang berkualitas yang memahami dengan tepat prinsip-prinsip akuntansi untuk dimanfaatkan di berbagai sektor mulai dari swasta, pemerintah dan BUMN,” ujarnya dalam seminar tantangan peningkatan SDM pemeriksa di Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (9/1/2017).
Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan berbagai lembaga pendidikan dan latihan seperti yang dimiliki oleh BPK sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai standar akuntansi beserta pemeriksaan sehingga berbagai laporan keuangan baik yang dilakukan oleh sektor swasta maupun pemerintah bisa makin berkualitas.
Dalam kesempatan itu, dia juga meminta pemerintah daerah jangan melihat laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai dokumen yang hanya membeberkan kesalahaan penataan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, laporan keuangan juga memuat berbagai rekomendasi perbaikan.
Jika terjadi kesalahan administrasi, maka, BPK akan memberikan rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan. Adapun jika terjadi pemborosan maka BPK akan merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki rencana penggunaan keuangan.
“Tapi kalau rekomendasi kami tertulis ada indikasi kerugian negara karena laporan fiktif atau penggelembungan alias mark up, saya sarankan agar pemerintah daerah melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya menginginkan pendampingan dari BPK sejak awal proses perencanaan, hingga pemanfaatan keuangan negara sehingga di akhir pemeriksaan tidak ditemukan lagi berbagai indikasi kesalahan baik administratif, pemborosan maupun kerugian negara.
Dengan kata lain, pihaknya menginginkan BPK memperbanyak pelatihan atau coeaching clinic kepada pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas para aparatur di daerah baik yang memegang anggaran maupun inspektorat setempat.
“Kami siap biayai, kami akan siapkan tempat dan kalau perlu libatkan saja para pensiunan BPK yang saya yakin memiliki kualitas dan wawasan yang baik tentang keuangan negara,” ujarnya.
Selama ini pihaknya merasa BPK belum maksimal menjalankan peran sebagai tempat konsultasi bagi pemerintah daerah dan terbukti dengan adanya temuan dari BPK ketika melakukan audit terhadap laporan keuangan daerah.
Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara menekankan bahwa pemerintah naik pusat maupun daerah perlu meningkatkan sinergitas dengan auditor negara seingga terjadi penyamaan persepsi dan kualitas yang setara untuk mendorong pemanfaatan keuangan negara yang lebih terbuka dan bermanfaat maksimal bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat,
