Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS-TK menggandeng Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) memperkuat program jaminan pensiun di Indonesia.
Agus Susanto, Direktur Utama BPJS-TK, menuturkan pihaknya akan menimba pengalaman Jepang dalam menghadapi membesarnya populasi penduduk berusia lanjut dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Dia mengatakan berdasarkan statisitik kependudukan permasalahan ini akan dihadapi oleh sistem jaminan pensiun Indonesia pada 2050 mendatang.
"Indonesia saat ini sedang memasuki tahapan bonus demografi, yang sangat ideal dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Jaminan Pensiun,” kata Agus melalui keterangan tertulis, Selasa (3/1/2017)
Dia mengatakan melalui kerjasama ini pihak MHLW dan JICA berkomitmen untuk membantu Indonesia untuk sharing experience dan capacity building dalam penyelenggaraan program Jaminan Pensiun. "Pada akhir Februari 2017, JICA telah menegaskan untuk mengirim tenaga ahli bidang Jaminan Pensiun ke Indonesia sebagai tindaklanjut dari pertemuan ini", kata Agus.
Jaminan Pensiun merupakan perlindungan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terakhir yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mulai 1 Juli 2015. Jaminan ini memberikan manfaat berupa pembayaran sebagian penghasilan bulanan hingga 40% kepada peserta atau ahli warisnya pada saat peserta memasuki usia pensiun atau cacat atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
Dengan adanya program ini, tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat menikmati Jaminan Pensiun, namun juga pegawai swasta.
Saat ini program Jaminan Pensiun telah diikuti oleh 8,9 juta peserta di seluruh Indonesia. Badan juga telah membayarkan manfaat akibat meninggal kepada 14.000 orang ahli waris senilai Rp13,4 miliar.
Agus menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan mengingatkan untuk menjaga keberlangsungan program pensiun jangka panjang, para stakeholder termasuk kementerian dan lembaga terkait sudah saatnya mulai melakukan evaluasi besaran iuran Jaminan Pensiun yang ideal sesuai Peraturan Pemerintah No. 45/2015.
"Iuran Jaminan Pensiun saat ini sebesar 3%, dimana 2% dibayarkan perusahaan, 1% dibayarkan pekerja, ujar Agus.
Agus mengatakan pada dasarnya sistem jaminan pensiun di Indonesia belum akan mengalami permasalahan dalam 15 tahun ke depan. Pasalnya dalam jangka waktu ini sistem jaminan pensiun Indonesia belum akan melakukan pembayaran manfaat.
“Risiko defisit pendanaan juga belum timbul mengingat Jaminan Pensiun baru dimulai dan baru 15 tahun yang akan datang pembayaran manfaat pensiun normal mulai dilakukan," jelas Agus.
Meski begitu dia mengatakan Indonesia perlu mengantisipasi Aging Population pada sekitar 2050 seperti seperti yang dialami Jepang saat ini.
"Banyak negara yang telah menelan pil pahit akibat keliru dalam perencanaan program Jaminan Pensiun seperti Yunani, untuk itu kami belajar dari Jepang yang sedang menghadapi tantangan aging population. Kami sangat mengharapkan support dari Pemerintah Jepang khususnya MHLW dan JICA agar Indonesia dapat menjalankan program Jaminan Pensiun yang berkelanjutan", tambah Agus.
