Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

PP PENGUATAN BPOM: Kementerian Kesehatan Berperan Koordinator

Kementerian Kesehatan akan berperan sebagai koordinator dalam pengawasan produk obat dan makanan, yang mana pelaksana dimandatkan kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 29 Desember 2016  |  19:30 WIB
PP PENGUATAN BPOM: Kementerian Kesehatan Berperan Koordinator
Petugas Balai POM menguji contoh makanan saat melakukan pengawasan produk pangan jelang Ramadan - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan akan berperan sebagai koordinator dalam pengawasan produk obat dan makanan, yang mana pelaksana dimandatkan kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan setelah pemerintah menurunkan Peraturan Pemerintah tentang Penguatan BPOM, Kementerian Kesehatan akan berperan sebagai koordinator pengawasan peredaran obat dan makanan.

“Pengawasan dimandatkan kepada BPOM supaya khusus dan efektif. Kalau menurut UU tugasnya Menteri [Kesehatan] adalah mengkoordinasi supaya pengawasan menjadi sinergi. Tetapi masing-masing  harus melakukan tugasnya secara efektif,” ujarnya pada acara Refleksi Kinerja Kementerian Kesehatan 2016, Kamis (29/12/2016).

Dia menilai BPOM perlu menggandeng berbagai pihak agar pengawasan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. “Bukan anaknya yang mengkoordinasi ibunya, tapi ibunya yang harus mengkoordinasi anaknya. Kami harapkan akan lebih efektif secara lintassektor. Khusus untuk pengawasan obat, BPOM perlu  bekerja sama dengan polisi, jaksa, macam-macam,” terangnya.

Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Penguatan BPOM dengan memberikan otoritas yang lebih luas dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan perpres tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan sudah diajukan ke Sekretaris Kabinet. Dia menargetkan aturan tersebut bisa segera dirilis pada bulan ini.

“Sesuai dengan keinginan Presiden dari awal, hal itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan produk obat, obat tradisional, kosmetika, dan suplemen bagi masyarakat. Dari aspek strukturnya kami akan menambah deputi terkait penindakan,” ujarnya, belum lama ini.

Dalam beleid tersebut, perizinan industri dan produksi akan diberikan oleh BPOM. Saat ini, izin industri masih dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, sementara izin produksi dikeluarkan Kementerian Kesehatan, sementara BPOM hanya sekedar memberikan rekomendasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpom kementerian kesehatan
Editor : Fatkhul Maskur
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top