Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Daerah Diminta Awasi Tenaga Kerja Asing

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI meminta pemerintah daerah mengawasi masuknya tenaga kerja asing agar persaingan tenaga kerja dan ekonomi dapat terkendali.
Ilustrasi: Tenaga kerja ilegal asal China diperiksa di Kantor Imigrasi Cilegon, Banten, Rabu (3/8/2016)./Antara-Asep Fathulrahman
Ilustrasi: Tenaga kerja ilegal asal China diperiksa di Kantor Imigrasi Cilegon, Banten, Rabu (3/8/2016)./Antara-Asep Fathulrahman

Bisnis.com, PEKANBARU—Wakil Ketua Komisi VI DPR RI meminta pemerintah daerah mengawasi masuknya tenaga kerja asing agar persaingan tenaga kerja dan ekonomi dapat terkendali.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Haikal mengatakan pemerintah daerah harus mampu mengawasi mulai dari masuknya tenaga kerja asing hingga mereka bekerja.

“Jangan sampai pihak asing yang justru mendapatkan keuntungan. Hal ini perlu pengawasan dari setiap pemerintah daerah. Masuknya tenaga kerja asing harus menjadi perhatian khusus,” katanya saat berada di Pekanbaru, Senin (19/12/2016).

Haikal mengatakan pemerintah yang menetapkan bebas visa untuk masuk ke Indonesia menjadi manipulasi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Angka tenaga kerja asing dinilai akan meningkat drastis.

Dari data Kementerian Tenaga Kerja, rata-rata tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia mencapai 70 orang per tahun. Data terakhir, Kementerian mencatat 43.186 tenaga kerja asing masuk ke Indonesia pada Semester I/2016.

Salah satu daerah yang dinilai diminati tenaga kerja asing tersebut adalah Provinsi Riau, wilayah sentra industri minyak bumi dan kelapa sawit terbesar di Indonesia.

Pemerintah setempat akan memperketat masuknya tenaga kerja asing tersebut, meski pemerintah belum mengkhawatirkan hal tersebut. Hingga saat ini, tenaga kerja asing masih belum banyak masuk ke daerah itu.

“Tentu, akan kita perketat masuknya tenaga kerja asing ini, karena tingkat penggangguran Riau masih tinggi, sekitar 8%,” kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Riau saat ini tengah mengembangkan tiga kawasan industri,yaitu Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tanjung Buton, dan Kawasan Industri Kuala Enok.

Pengembangan difokuskan untuk membangun industri hilir sektor migas dan sawit yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Pemprov Riau juga tengah memfokuskan program pariwisata untuk meningkatkan kinerja sektor UMKM yang dimanfaatkan oleh masyarakat kecil. “Hal ini juga berguna agar tenaga kerja kita tidak kalah dengan tenaga kerja asing yang akan masuk nanti,” kata Andi Rachman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper