Bisnis.com, JAKARTA – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan reformasi di bidang fiskal harus terus dilakukan, terutama dari sisi penerimaan pajak. Pasalnya, hal ini sangat krusial mengingat kebijakan amnesti pajak tidak berlangsung terus-menerus.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah – dalam hal ini Kementerian Keuangan – telah membentuk tim reformasi perpajakan. Khusus untuk pajak, menurutnya, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian agar reformasi itu berhasil.
Pertama, kemampuan membangun kepercayaan (trust) antara aparat pajak terhadap pimpinan. Kedua, kemampuan membangun kepercayaan antara aparat pajak dengan wajib pajak (WP). Ketiga, kemampuan membantun teknologi informasi yang baik.
“Saya bekas Dirjen Pajak jadi saya tahu dengan jelas,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik, Senin (19/12/2016).
Khusus untuk teknologi informasi, pihaknya mengatakan pernah mulai membangun selama empat tahun tapi gagal. Pasalnya, hal yang terpenting dari penguatan teknologi informasi yakni pada penggunaannya, terutama untuk proses pemeriksaan.
Dengan sistem yang bagus, tidak ada celah tawar-menawar antara pemeriksa dengan WP. Hal ini dikarenakan semua data, mulai dari awalan pemeriksaan sudah masuk dan dikunci dengan sistem.
Pemeriksaan berlangsung setidaknya satu tahun. Segala proses akan terekam di sistem sehingga ada kewajiban bagi pemeriksa untuk melaporkan perkembangan pemeriksaan sekitar tiga bulan sekali.
“Kalau sudah masuk ke sistem kan tidak bisa diubah. Lapor ke Dirjen Pajak atau bila perlu Menteri Keuangan. Intinya adalah bolak-balik ketemu WP, bahkan damai. Tidak bisa bermain,” jelasnya.
