Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah didorong untuk melakukan belanja anggaran dengan pola yang lebih merata pada tahun depan, mengingat pemerataan penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga dinilai menjadi salah satu faktor kunci yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, semakin besar dan merata realisasi belanja pemerintah, maka semakin besar potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Untuk itu dia mendorong setiap K/L untuk melakukan pembelanjaan secara lebih efisien lagi pada tahun depan.
“Semakin merata pencairan anggaran, semakin baik bagi pertumbuhan, semakin merata pencairan anggaran semakin baik bagi pertumbuhan. Realisasi harus lebih besar, penyerapan lebih merata,” ujarnya, Kamis (08/12).
Dia memaparkan, Bappenas memprediksi beberapa skenario pertumbuhan ekonomi yang turut dipengaruhi oleh penyerapan anggaran. Salah satunya antara lain bila realisasi belanja pemerintah menyentuh angka 85% pada akhir tahun, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi dapat meningkat 0,14 poin di atas baseline.
Bila realisasi penyerapan anggaran dapat mencapai 100%, dengan pola penyerapan yang menumpuk di akhir tahun, dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,47 poin di atas baseline. Skenario terakhir, peningkatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,62 poin di atas baseline bila penyerapan anggaran mencapai 100% dengan pola yang merata setiap tahunnya.
Menteri Bambang menilai, perkembangan pola penyerapan anggaran selama dua tahun terakhir telah berjalan lebih merata dibandingkan sebelumnya. Hal ini dipicu oleh langkah sejumlah kementerian yang mulai melakukan lelang dini untuk program dan proyek di tahun berikutnya.
“Pertumbuhan ekonomi yang sempat menyentuh 5,18% pada triwulan kedua salah satunya karenea belanja pemerintah yang cukup besar, di antaranya pencairan [anggaran] untuk proyek infrastruktur,” ujarnya.
Selanjutnya, Bappenas juga mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah [RKP] 2018, di mana setiap K/L akan diminta untuk lebih disiplin dalam menerapkan belanja prioritas dengan pendekatan money follow program. Menurutnya pendekatan itu akan membuat K/L lebih efektif membelanjakan anggaran, sehingga diharapkan penyerapannya berjalan lebih baik.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan rencana proyek infrastruktur pada 2017 mencapai 10.222 paket dengan nilai Rp70 triliun. Hingga Rabu (07/12), jumlah paket yang dilelang dini telah mencapai 3.419 paket dengan nilai Rp22,1 triliun.
Nilai tersebut belum termasuk proyek tahun jamak carry over dari tahun ini yang jumlahnya mencapai Rp19 triliun. Dengan demikian, pihaknya optimistis jumlah paket terkontrak pada Januari 2017 mencapai Rp31 triliun.
Adapun hingga Senin (06/12), realisasi penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 73,69% atau setara dengan Rp72, 77 triliun dari pagu APBNP 2016 sebesar Rp98,76 triliun, dengan progres fisik mencapai 76,59%.
"Gap itu karena ada penagihan-penagihan yang belum masuk ke laporan, jadi hanya tinggal penyelesaian pekerjaan, tagihannya dan pembayaran saja,"ujarnya, Senin (05/12).
Adapun pada APBN 2017 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi DIPA sebesar Rp 101,496 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari komposisi belanja barang sebesar Rp 22,48 triliun, belanja modal Rp 76,27 triliun, dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun.
Berdasarkan bidang, Ditjen Sumber Daya Air mendapatkan anggaran sebesar 32,77% atau setara dengan Rp33,26 triliun, Bina Marga sebesar 40,77% atau sebesar Rp41,93 triliun, Cipta Karya sebesar 15,7% atau Rp15,93 triliun, Penyediaan Perumahan sebesar Rp8,28 triliun, dan Pembiayaan Perumahan Rp235 miliar. Sementara sisa DIPA sebesar Rp2,39 triliun dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Penelitian dan Pengembangan.
