Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan draft penyusunan blueprint kemaritiman jelang Asean Connectivity Towards 2025.
Deputi III Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin mengatakan draft kemaritiman 2025 sudah diselesaikan melalui Kongres Kemaritiman yang diselenggarakan awal Desember lalu di Surabaya.
“Draftnya sudah selesai. Sedang disunting untuk diselesaikan,” ungkap Ridwan kepada Bisnis, Kamis (8/12).
Dia menyebutkan Kemenko Maritim menargetkan blueprint kemaritiman itu sudah rampung akhir tahun ini.
Tak hanya itu, Ridwan juga mengaku draft Blueprint Kemaritiman 2025 akan mengakomodasi ASEAN Connectivity Towards 2025. Rencana integrasi kemaritiman lintas negara Asean itu juga dibahas dalam blueprint.
Pada 1-2 Desember 2016 lalu, Kemenko Maritim bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) menyelenggarakan Kongres Maritim Indonesia Tahun 2016 berfokus pada pembangunan dan pemerataan infrastruktu.
Sekretaris Kemenko Maritim (Sesmenko) Asep D Muhammad menegaskan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan potensi sumberdaya maritim. Pemanfaatan sumberdaya maritim ini membutuhkan kesiapan teknologi, data, ilmu pengetahuan, serta pembiayaan.
Adapun blueprint Indonesia sebagai negara maritim ini menekankan pada penguasaan ruang nusantara adalah syarat mutlak bagi penguasaan atas semua yang ada dalam ruang itu.
Kongres ini dinyatakan sebagai Kongres Maritim Indonesia pertama menghadirkan pembicara dari Kementerian Perhubungan, Kementeriam ESDM, Kementerian Perindustrian, Bakamla, dan Pemerintah Daerah Trenggalek.
Peserta kongres berasal dr berbagai kalangan baik perwakilan perguruan tinggi seluruh Indonesia maupun pelaku industri terkait kemaritiman. Kongres ini rencananya memang akan menghasilkan sesuatu yg akan dijadikan sebagai blueprint pembangunan kemaritiman sampai 2025.
Sebelumnya, Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ada tiga negara yaitu Singapura, Thailand, dan Malaysia menandatangani memorandum of understanding (MoU) SEALNET di Dublin, Swiss, pada 6 Oktober 2016 lalu. Dia melihat MoU tersebut menjadi alarm bagi pemerintah Indonesia untuk segera membenahi implementasi logistik di dalam negeri.
“Adanya regulatory authorities di setiap negara ini memilki national single window, dan Singapura, Malaysia, juga Thailand sudah menandatangani MoU, tiga pemain besar logistik di Asean ini sudah menyepakati membuat blueprintnya,” terang Yukki kepada Bisnis, Rabu (7/12) lalu.
Menurut Yukki ada sejumlah alasan Indonesia tidak diikutsertakan dalam perjanjian tiga negara tersebut, sekalipun Indonesia menyumbang 40% populasi di Asean. Indonesia dinilai masih lamban dalam berkompetisi dan belum bisa memperbaiki kondisi logistik dalam negeri.
“Nah sementara Indonesia ini belum. Padahal harusnya kita bisa ikut serta jika melihat potensi perdagangan, tetapi kita tidak bisa masuk yang inilah menurut pendapat saya logistik harus kita benahi bersama,” tuturnya.
Berdasarkan data yang diterima Bisnis dari AFFA, potensi perdagangan di Asean mencapai angka sekitar US$1 triliun pada 2008 hingga 2014. Angka ini sudah mencakup perdagangan antar negara Asean ataupun dengan potensi terbesar dari perdagangan lintas regional.
Sementara itu konektivitas Asean jika dilihat dari data kunjungan wisatawan ada 62 juta wisatawan pada 2007 mencapai 105 juta pada 2014. Angka ini nyaris setengahnya berasal dari wisatawan antar negara Asean.
Oleh sebab itu dibutuhkan Asean Economic Community Blueprint pada 2025 untuk mengakomodasi Asean Free Trade Area (AFTA).
