Bisnis.com, JAKARTA— Momen pemilihan kepala daerah serentak di sejumlah provinsi di Indonesia pada awal tahun depan berpotensi sedikit menunda momen pemulihan penjualan properti residensial yang semula diharapkan sudah terjadi sejak awal tahun depan.
CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, pada kuartal ketiga tahun ini tren penjualan properti residensial di Jakarta dan wilayah penyangganya telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Hal ini berbeda dibandingkan kinerja penjualan pada kuartal kedua tahun ini. Pada kuartal kedua tahun ini, jumlah unit yang terjual memang telah mengalami peningkatan, tetapi dari segi nilai penjualan masih menunjukkan penurunan.
Nilai penjualan residensial di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten (Jabodebek-Banten) pada kuartal kedua tahun ini masih turun 13,3% dibandingkan kuartal sebelumnya (quartal to quartal/ QtQ), sementara jumlah unit yang terjual meningkat tipis 3,2%.
Hal ini dapat ditafsirkan akibat tren penjualan yang bergeser dan lebih banyak terjadi pada segmen hunian menengah ke bawah dibandingkan segmen menengah ke atas.
Sementara itu, pada kuartal ketiga tahun ini, baik nilai penjualan maupun jumlah unit yang terjual kompak meningkat. Nilai penjualan di kuartal ketiga tumbuh 8,1% QtQ, sedangkan jumlah unit terjual melesat 11,8%.
“Riset kuartal ketiga ini menjadi kuncinya. Kalau di triwulan tiga 2016 naik dua-duanya, itu secara statistik akan jadi turning point, dan ternyata itu benar sudah terjadi,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (25/11/2016).
Ali mengatakan, tren ini seharusnya akan terus berlanjut, apalagi dengan sejumlah kebijakan positif yang telah diambil pemerintah dan mulai terasanya efek dari program pengampunan pajak. Di akhir tahun ini, masyarakat kemungkinan masih disibukan oleh liburan, tetapi di awal tahun depan investasi seharusnya sudah mulai bergulir.
Akan tetapi, dirinya memperkirakan momen pemulihan ini kemungkinan akan tertunda kembali hingga semester kedua 2017. Pasalnya, momen pilkada pada Februari 2017 di sejumlah daerah kemungkinan akan menahan kegiatan investasi dari masyarakat.
Pilkada 2017 akan diikuti oleh 101 daerah yang terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Penundaan investasi dari kalangan investor yang menanti hasil pilkada akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap penjualan properti secara nasional, belum lagi bila ditambah kisruh politik yang berkembang seputar pilkada.
“Jika satu putaran saja, kita bisa berharap di akhir kuartal kedua sudah ada pemulihan. Namun, jika dua putaran mungkin sampai semester pertama 2017 berakhir tetap akan tertunda semuanya,” katanya.
Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Hartono Sarwono mengatakan, meskipun sepanjang tahun ini realisasi penjualan properti dari pasar primer masih cukup tertekan, tetapi di pasar sekunder telah lebih dahulu terjadi pemulihan.
Secara umum, realisasi penjualan dari kalangan broker properti didominasi oleh penjualan properti sekunder sejak akhir 2015 lalu. Sementara itu, peluncuran proyek baru dari pasar primer sangat terbatas akibat sikap hati-hati dari kalangan pengembang menanggapi situasi pasar yang masih lemah.
“Penjualan dari pasar sekunder ini mungkin sampai 80% dari total penjualan sepanjang tahun ini. Itu tren dari akhir 2015 sampai sekarang. Kalau bukan benar-benar the best, properti di primary itu mati nggak bisa jalan, jangan coba-coba launching ,” katanya.
Meski begitu, Hartono mengaku aktivitas penjualan di pasar primer mulai membaik di tiga bulan terakhir ini. Banyak calon pembeli mulai mendatangi pemasar dan bertanya tentang produk-rpoduk properti baru.
Dirinya belum banyak berharap penjulan dari aktivitas investasi akan meningkat drastis beberapa bulan ke depan. Namun, permintaan dari kalangan pengguna akhir atau end user relatif tetap stabil dan menopang kinerja penjualan di semester pertama tahun depan.
Menurutnya, besar peluang penjualan dari pasar primer baru akan meningkat di semester kedua tahun depan setelah gejolak politik sekitar pilkada mulai mereda dan efek dari kebijakan dan program-program pemerintah mulai efektif.
“Kita melihat, kemungkinan di akhir 2017 mulai naik dan kenaikannya akan tidak terduga, tiba-tiba meninggi. Properti biasanya seperti itu, ketika ekonomi membaik pertumbuhannya bisa sangat pesat,” katanya.
Managing Director PT Bank Tabungan Negara Tbk. Handayani mengatakan, secara umum kondisi makro ekonomi sudah sangat mendukung bagi momen pemulihan transaksi properti dalam waktu dekat. Kalangan perbankan pun cukup siap untuk mengucurkan pendanaan.
Menurutnya, selain faktor politik, tidak ada faktor lain yang akan menghambat aktivitas investasi masyarakat. Pemerintah sudah melonggarkan suku bunga acuan, menaikkan loan to value untuk kredit pemilikan rumah sehingga uang muka menjadi lebih rendah, serta membolehkan lagi kredit inden untuk properti kedua.
Selain itu, program tax amnesty sudah akan berakhir pada Maret 2017 sehingga masyarakat akan mulai aktif untuk mencari instrumen investasi.
Pemerintah juga sudah memangkas pajak penghasilan (PPh) final untuk peralihan tanah/bangunan menjadi 2,5% dari semula 5% sehingga memberi peluang arus investasi lebih besar ke sektor properti. Menurutnya, semua hal ini sudah cukup untuk mendukung pemulihan sektor properti tahun depan.
