Bisnis.com, JAKARTA - Industri jamu nasional hingga kini terus berjuang mendapatkan pembinaan dan proteksi dari pemerintah agar potensi industri berbasis budaya ini tetap bertahan.
"Nasib produksi jamu lokal sebagai potensi yang khas benar-benar tidak mendapatkan pembinaan yang tepat," ujar Charles Saerang, Ketua Dewan Pembina Gabungaan Pengusaha Jamu(GP Jamu), Kamis (24/11/2016).
Dia mengungkapkan, semakinn banyak produksi jamu ilegal ditangkapi dan dipenjara. Namun, sambungnya, tidak ada pembinaan agar mereka berusaha dalam jalur yang benar. Sebaliknya, obat ilegal ataupun herbal dari luar negeri tidak ditangkapi.
"Tidak ada juga proteksi karena izin peredaran herbal dan jamu mancanegara di Indonesia cukup murah. Adapun izin herbal kita di mancanegara cukup mahal."
Charles yang Presdir PT Njonja Meneer menjelaskan hal itu bersama pengurus GP Jamu kepada Komisi IX DPR, Rabu (23/11/2016).
Menurutnya, produk jamu lokal yang terus digencet regulasi dan maraknya herbal ilegal asing.
Menurutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Kementerian Kesehatan lebih fokus mempersoalkan regulasi. Adapun pembinaan dari kementerian lain, terutama Kementerian Perindustrian kurang optimal.
"Fokus hanya aturan-aturan saja yang dilandasi pengetahuan farmasi. Jamu tidak tepat dibina dengan aturan-aturan base on farmasi," tegas Charles.
Dia mengungkapkan, pernah menemui Presiden Jokowi untuk mengubah nasib industri jamu agar bisa memaksimalkan industri jamu Nasional. "Industri jamu kita berpotensi menghasilkan Rp 27 triliun."
Ketua GP Jamu Dwi Ranny Pertiwi, mengungkapkan jumlah pengusaha jamu lokal terus berkurang.
"Mereka tergencet aturan yang menyulitkan dan maraknya produksi asing yang mudah masuk pasar Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, GP Jamu mengharapkan DPR dan pemerintah menyiapkan undang-undang yang memberi kesempatan meningkatkan industri jamu lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
