Bisnis.com, JAKARTA - -Pemerintah mengeluhkan jumlah peserta amnesti pajak yang masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pembayar pajak yang berpotensi untuk ikut program pengampunan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan berdasarkan geografis, wilayah DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan keterlibatan 7,4% wajib pajak (WP) dari seluruh WP yang memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau wajib SPT, termasuk WP besar dan khusus sebanyak 2,06 juta WP.
Sementara itu, di Kalimantan hanya 1,8% dari 1,2 juta WP wajib SPT yang mengikuti tax amnesty. Hal yang sama juga terjadi di pulau Jawa NonDKI dan di Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku yang hanya diikuti 1,9% dari potensi pembayar pajak untuk berpartisipasi pada program amnesti pajak.
Potensi peserta tax amnesty dari Jawa nonDKI mencapai 9,3 juta, sementara di Bali, Nusa Tenggara dan Maluku mencapai 1,2 juta. Keikutsertaan peserta tax amnesty di Sumatra hanya 2,2% dari 3,7 juta.
"Sebagian cukup banyak yang punya harta lupa untuk dimasukkan SPT-nya pada tahun lalu tapi mereka perlu diingatkan untuk ikut tax amnesty," ucapnya, di Forum CEO Kompas, Jakarta, Kamis (24/11/2016).
Sementara itu, peserta tax amnesty dari korporasi terakhir 23 November 2016 juga belum memperlihatkan keikutsertaan yang besar. Dari 537 WP korporasi yang go public hanya 171 WP yang sudah mengikuti amnesti pajak dengan total nilai tebusan Rp68,77 miliar.
WP BUMN yang bukan emiten hanya diikuti 25 WP dari 667 WP dengan total nilai tebusan yang sudah masuk Rp12,81 miliar. Potensi WP madya, besar, dan khusus yang bisa diikuti oleh 74.724 WP, nyatanya baru menyedot 10.227 WP peserta tax amnesty dengan total nilai tebusan Rp3,36 triliun.
Dia berharap bujet yang dianggarkan pemerintah dapat menghasilkan APBN yang sehat dengan pengumpulan pajak yang sesuai dengan kepatuhan wajib pajak. Dia juga berjanji untuk terus mereformasi direktorat jenderal pajak agar bersih dari operasi tangkap tangan aparat hukum.
"Presiden optimis, kabinet optimis, ekonomi optimis, dan itu akan bisa berkelanjutan kalau APBN-nya sehat," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
