Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memproyeksikan total pendapatan badan layanan umum (BLU) bakal tembus Rp73 triliun pada 2019 atau naik rata-rata 20% setiap tahun. Pada tahun lalu, pendapatan BLU mencapai Rp35,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada saat pertama kali dibentuk BLU pada 2005, jumlah BLU baru sebanyak 13 instansi terutama adalah rumah sakit. Adapun, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan jumlah BLU berfluktuasi.
Kini, jumlah BLU menjadi sebanyak 182 dan pada 2016 ada 16 BLU baru yang berasal dari 4 Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan 9 BLU, Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 BLU, Kepolisian Republik Indonesia 6 BLU dan terakhir adalah Kementerian Pertahanan untuk RSPD Gatot Subroto 1 BLU yang pada hari ini akan diserahterimakan secara resmi keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan BLU.
Selain jumlah BLU, lanjutnya, pendapatan BLU juga meningkat. Pada periode 2008 hingga 2015 bahkan meningkat secara signifikan. Pasalnya, pendapatan BLU pada 2008 hanya sebesar Rp3,7 triliun, sedangkan pada tahun lalu telah mencapai lebih dari 11 kali lipat yaitu Rp35,3 triliun, atau meningkat rata-rata 20% per tahunnya.
“Apabila dilakukan proyeksi dengan pertumbuhan 20%, maka tahun 2019 diperkirakan pendapat BLU akan mencapai Rp73 triliun,” katanya di Istana Negara, Selasa (22/11/2016).
Mantan Managing Director Bank Dunia itu mengungkapkan BLU yang sekarang ini didominasi oleh rumah sakit dan institusi pendidikan, yang merupakan dua institusi yang sangat penting di dalam pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan dan memberikan perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Dia mencontohkan rumah sakit di dalam era jaminan kesehatan nasional (JKN), hampir 70% klaim BPJS Kesehatan berasal dari layanan rumah sakit pemerintah. Adapun, di antara rumah sakit pemerintah dan rumah sakit yang besar telah menerapkan pola BLU atau BLUD sesuai dengan amanat UU Rumah sakit No. 4/2009.
Rumah sakit BLU terbesar saat ini adalah Rumah Sakit Cipto Mangkunkusumo dan RSPAD yang pendapatannya telah melampaui Rp1 triliun per tahun. Kedua rumah sakit ini merupakan barometer kinerja pelayanan kesehatan publik.
Dia menilai pola BLU dianggap dapat menjembatani kebutuhan akan fleksibilitas dengan pentingnya tata kelola dan juga berorientasi pada akuntabilitas yang baik sehingga BLU menjadi alat yang efektif untuk melakukan ekspansi investasi pemerintah. Misalnya, saat ini BLU telah melakukan kerja sama pemerintah swasta atau public private partnership. “Ini salah satu yang menjadi hal baru yang dilakukan oleh BLU.”
Namun demikian, Sri Mulyani juga mengingatkan BLU juga mengemban amanat untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan representasi dari pemerintah di dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok miskin.
