Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menyebut kebijakan pemenuhan protein daging oleh pemerintah seharusnya tidak berorientasi harga, namun mengacu pada upaya peningkatan produksi oleh peternak.
Sekretaris Jenderal PSKI Rochadi Tawaf mengatakan biang keladi carut-marutnya harga daging di dalam negeri diawali oleh berubahnya kebijakan peningkatan produksi menjadi pendekatan harga.
“Kini harga daging sulit dikendalikan dan akibat kebijakan tersebut, pembangunan peternakan sapi potong menjadi tidak kondusif. Dampak luasnya peternakan rakyat tidak bergairah karena menurunnya harga menyebabkan mereka tidak melakukan usaha penggemukan lagi,” ujar Rochadi dalam diskusi kebijakan peternakan di Universitas Padjadjaran, seperti dikutip Bisnis melalui keterangan tertulis, Minggu (20/11/2016).
Dia pun menggarisbawahi keberanian pemerintah dalam membuka keran impor daging kerbau India yang merupakan salah satu negara belum bebas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).
Rochadi menilai Indonesia sebagai negara yang bebas PMK seharusnya menghindari impor daging kerbau dari India.
Akademisi Peternakan Unpad Dwi Cipto Budinuryanto mengatakan kebijakan impor daging India berpotensi merugikan Indonesia sebagai negara yang berstatus bebas PMK.
Menurutnya, Indonesia juga belum tentu dapat memenuhi persyaratan impor dari segi prosedur maupun SDM sesuai standar Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE).
“Kebijakan daging kerbau impor diakibatkan produsen dalam negeri tidak mampu menyediakan harga yang sesuai, sehingga Indonesia bergantung pada impor dan dampaknya pada kesejahteraan peternak rakyat sekarang menjadi semakin terlihat,” jelas Dwi.
