Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (17/11/2016), pukul 16.37 WIB, terpantau mencapai Rp3.930 triliun.
Dari angka tersebut, nilai deklarasi dalam negeri mendominasi peraihan dengan Rp2.804 triliun, sedangkan nilai repatriasi harta mencapai Rp143 triliun atau sekitar 14,3% dari target Rp1.000 triliun.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, nilai pernyataan harta mengalami kenaikan sekitar Rp3 triliun dibandingkan pencapaian kemarin (Rabu, 16/11/2016) pukul 16.45 WIB dengan Rp3.927 triliun.
Merujuk data statistik amnesti pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, harta yang dilaporkan itu mayoritas bersumber dari deklarasi harta bersih dalam negeri (71,34%), diikuti oleh deklarasi harta bersih luar negeri (25,03%), dan repatriasi aset dari luar negeri (3,63%).
Berdasarkan angka deklarasi dan repatriasi itu, jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak mencapai Rp98,3 triliun, atau sekitar 59,57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program pada Maret 2017.
Nilai realisasi tersebut berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang mencakup pembayaran tebusan amnesti pajak, pembayaran tunggakan pajak, dan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan.
Komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan hingga hari ini:
- Orang Pribadi Non UMKM: Rp80,4 triliun
- Badan Non UMKM: Rp10,4 triliun
- Orang Pribadi UMKM: Rp3,60 triliun
- Badan UMKM: Rp227 miliar
Adapun komposisi pernyataan harta terdiri dari:
- Deklarasi Dalam Negeri: Rp2.804 triliun
- Deklarasi Luar Negeri: Rp984 triliun
- Repatriasi: Rp143 triliun
TARIF
Pelaksanaan Program Tax Amnesty digelar selama sekitar sembilan bulan sejak 18 Juli hingga 31 Maret 2017, dan terbagi atas tiga periode masing-masing selama tiga bulan.
Selama periode Juli hingga 30 September 2016 lalu, tarif tebusan yang berlaku sebesar 2% untuk repatriasi. Pada periode kedua mulai 1 Oktober - 31 Desember 2016, tarif repatriasi yang berlaku sebesar 3%, sedangkan untuk periode 1 Januari - 31 Maret 2017 berlaku tarif repatriasi sebesar 5%.
Tarif tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang hendak melaporkan harta (deklarasi) di dalam negeri. Sedangkan wajib pajak yang hendak mendeklarasi harta di luar negeri dikenai tarif masing-masing 4%, 6% dan 10% untuk ketiga periode tersebut.
Khusus bagi UMKM, dikenakan tarif seragam mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, yakni 0,5% untuk aset di bawah Rp10 miliar dan 2% untuk aset di atas Rp10 miliar.
Sejak awal periode tax amnesty hingga pertengahan bulan ini, telah diterima total 460.128 surat pernyataan. Adapun, jumlah surat pernyataan yang tercatat sepanjang bulan ini sejumlah 22.058.
Berdasarkan uraian dalam dashboard amnesti pajak hari ini pukul 16.37 WIB, jumlah nilai pernyataan harta yang tercatat sepanjang November mencapai Rp60,40 triliun.
Adapun, dalam komposisi pernyataan harta yang tercatat hari ini, pencapaian nilai deklarasi harta bersih dalam negeri tercatat naik sekitar Rp4 triliun setelah mencapai Rp2.800 triliun pada Rabu (16/11/2016) pukul 16.45 WIB.
Merujuk komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan, kontribusi kenaikan nilai dicatatkan oleh orang pribadi (OP) UMKM dan badan UMKM dengan total sekitar Rp31 miliar dibandingkan pencapaian kemarin.
Hingga hari ini, WP (wajib pajak) OP non UMKM memberikan kontribusi terbesar total senilai Rp80,4 triliun, disusul oleh badan non UMKM dengan Rp10,4 triliun.
Di posisi berikutnya adalah OP UMKM dengan total kontribusi senilai Rp3,60 triliun, sedangkan badan UMKM mencatatkan kontribusi terkecil senilai Rp227 miliar dengan kenaikan Rp1 miliar dibandingkan pencapaian kemarin.
SASARAN UTAMA SOSIALISASI
Seperti dilansir Bisnis.com hari ini, WP badan dan organisasi profesi menjadi sasaran utama sosialisasi program amnesti pajak hingga Desember 2016 atau tenggat tahap kedua.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sosialisasi pada tahap kedua program amnesti pajak memang berbeda dengan tahap pertama yang lebih masif dan umum. Saat ini, tuturnya, sosialisasi dihelat berdasarkan segmen sektoral dan target-group.
“Kami tidak hanya sosialisasi, tetapi juga komunikasi secara direct. Jadi per industri, ikatan atau organisasi profesi. Dan bahkan, karena kami memiliki nama-namanya, kami akan melakukan pendekatan yang sifatnya tailor-made, khusus untuk mereka,” kata Menkeu seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/11).
Dia menambahkan, target-group tersebut mencakup antara lain WP Badan di sektor keuangan, pertambangan, konstruksi dan real estate. Adapun untuk segmen profesi, pihaknya telah masuk ke dokter serta akan melanjutkan sosialisasi kepada notaris, pengacara, dan seterusnya.
Terkait dengan fokus sosialisasi kepada WP Badan, dia menuturkan pemerintah juga masih akan menggelar sosialisasi berdasarkan kewilayahan atau regional.
“Untuk sosialisasi berdasarkan kedaerahan, region, kami kan melakukan pada minggu-minggu yang akan datang. Indonesia timur termasuk Sulawesi, kemudian Bali,” kata mantan Managing Director World Bank ini.
