ALFI: Pemerintah Perlu Beri Insentif ke Pengusaha Kapal

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengakui adanya pelemahan bisnis perkapalan akibat pelarangan ekspor minerba, oleh sebab itu, pemerintah disarankan membuay insentif bagi pengusaha kapal agar tak mengalami kerugian.
 
 
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan dampak pelarangan ekspor mineral sesuai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara memang berimbas tidak hanya berimbas kepada pengusaha pelayaran karena tak beroperasi dan masih harus membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan nilai yang tinggi. Revisi UU Nomor 2/2009 ini juga berimbas melemahkan industri logistik.
 
 
“Sebaiknya, pemerintah juga memilikirkan pemberian insentif kepada pemilik kapal untuk dapat menunda pembayaran PNBP karena pasti akan sangat menyulitkan,” tutur Yukki kepada Bisnis, Selasa (15/11).
 
 
Selain itu, Yukki menyarankan bisa juga insentif dari sisi moneter atau suku bunga dan juga penjadwalan ulang terhadap pembayaran PNBP. Lagipula, hal ini sudah dilakukan oleh pengusaha angkutan darat sejak dua tahun lalu.
 
 
“Pemerintah juga dalam hal ini bisa membantu melalui BUMN, dan mendorong PMA [Penanaman Modal Asing] yang mengolah hasil minerba untuk mempergunakan pelayaran nasional dalam melakukan ekspornya,” jelasnya.
 
 
Menurut Yukki, dalam melihat permasalahan ini memangtidak sederhana, di sisi lain harga minerba mengalami penurunan di dunia. Selain itu, untuk ekspor minerba memang sudah menjadi keputusan pemerintah yang harus diterima karena memiliki nilai perbaikan bagi industri energi.
 
 
Dia menilai sejauh ini belum ada solusi atau alternatif lain untuk mendukung bisnis kedua belah pihak. Dia mengusulkan agar masalah ini ditermukan solusi bersama, salah satunya dengan sosialisasi dari pemerintah dengan pelaku usaha.
 
 
“Kita bisa melihat sekarang di tingkat internasional, khususnya angkutan kontainer dengan jenis kapal generasi terakhir telah ada korban. Dan posisi masih tertekan bahkan tiga perusahaan besar Jepang pun melakukan merger,” ungkapnya.