Bisnis.com, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera memiliki Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah yang akan berperan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui penjamin kredit UMKM yang tidak bankable.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut Peter Rene Hosang menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyiapkan landasan hukum pendirian Jamkrida Sulut berupa dua rancangan peraturan daerah sekaligus, yakni raperda tentang Pendirian Jamkrida dan raperda tentang Penyertaan Modal Pendirian Jamkrida.
"Sulawesi Utara awal tahun depan [2017] sudah ada perdanya, kemudian diproses di DPRD," katanya dalam acara FGD Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Manado, Selasa (15/11/2016).
OJK mencatat saat ini dari 34 provinsi di Indonesia baru 18 Jamkrida yang telah beroperasi dan mendapatkan izin dari otoritas. Dengan demikian masih terdapat 16 provinsi lainnya yang belum memiliki Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah salah satunya Sulawesi Utara.
Peter menambahkan tim penyusun draf raperda Jamkrida Sulut telah melakukan studi banding di Bali yakni PT Jamkrida Bali Mandara. Begitu juga Dinas Koperasi dan UMKM Sulut bekerja sama dengan perguruan tinggi juga sudah menyelesaikan laporan naskah akademik sebagai syarat pembahasan raperda di DPRD.
Mengenai permodalan, sesuai persyaratan Undang-undang Penjaminan No. 1/2016 tentang Penjaminan, di level provinsi minimal sebesar Rp25 miliar yang akan diperoleh dari penyertaan pemerintah provinsi dan kabupaten kota wilayah Sulawesi Utara. "Modal skala Rp25 miliar dibagi Provinsi dan Kabupaten Kota," jelasnya.
Irfan Sitanggang, Plt Direktur Lembaga Jasa Keuangan Khusus OJK, mengapresiasi upaya pemda yang telah menyiapkan perda sekaligus anggaran pendirian Jamkrida.
Diharapkan setelah terbentuk badan hukum Jamkrida bisa terjalin sinergi dengan lembaga keuangan seperti Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
