Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha mempersiapkan reformasi sektor logistik dengan cara menurunkan biaya, membentuk holding badan usaha milik negara untuk industri maritim, serta menambah infrastruktur penunjang pada transportasi di darat, laut, maupun udara.
Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengimbau pelaku usaha dalam membenahi logistik itu harus ada kerjasama antar titik dalam mata rantai pasokan, atau port integrated, meliputi kolaborasi dengan perusahaan kapal, kerjasama dengan transportasi, warehouse, dan kawasan industri.
Hal inilah yang diakui oleh Elvyn menjadi alasan Kementerian BUMN menyusun rencana holding sector, holding infrastructure, dan holding maritim. Kata Elvyn, holding maritim sedang dalam proses, sehingga pihaknya tentu belum bisa menyampaikan konkrit perencanaan.
“Karena masih dievaluasi, langkah-langkah untuk holding maritim karena menyangkut pelabuhan, perkapalan, juga kawasan industri. Ini sedang didiskusikan dengan lebih detil,” tutur Elvyn membuka acara Forum Diskusi Logistik Indonesia di Menara Bidakara, Rabu (9/11).
Selain itu Elvyn menyampaikan bahwa pelaku usaha juga membahas masalah logistik yang melalui darat dan udara, bukan hanya di laut.
Pada sektor udara, PT Angkasa Pura II (Persero) sudah melahirkan anak usaha baru di sektor kargo udara dengan nama PT Angkasa Pura Kargo. Presiden Direktur PT Angkasa Pura Kargo, Denny Fikri menyatakan kinerja kaargo udara saat ini belum optimal.
Hal inilah yang dianggapnya menjadi penyebab pemerintah menawarkan kepada BUMN untuk mengelola infrastruktur pelabuhan atau bandara yang sebelumnya berstatus unit pelaksana teknis (UPT).
“Kami ingin kargo udara di Indonesia bisa menjadi hub internasional dan untuk domestik saja kapasitasnya kami sediakan 30 hektar yang hanya menampung sekitar 300-400 ribu per tahun. Pada 2015 kapasitas masih bisa meningkat sampai 700 ribu berkat perbaikan infrastruktur,” ungkap Denny.
Adapun rencana kerja PT Angkasa Pura Kargo adalah membangun cargo village seluas 90 hektar, tiga kali lebih besar dari kargo yang ada saat ini. Pihaknya juga sudah merencanakan fasilitas-fasilitas apa saja yang akan tersedia pada kawasan tersebut. Salah satu rencana Angkasa Pura Kargo adalah menghubungkan kawasan cargo village dengan jalan tol yang akan memudahkan truk-truk angkutan barang.
“Sesuai plan, pada 2019 cargo village sudah bisa beroperasi dan terhubung dengan jalan tol, dan ada 90 hektar lahan yang kami punya nanti sekitar 4,5 hektar untuk kargo, sisanya kami bagi-bagi lagi untuk forwarder dan lainnya,” terangnya.
Denny menjelaskan cargo village akan menambah kapasitas kargo bandara Soekarno-Hatta yang awalnya hanya sekitar 600.000 ton menjadi 1,5 juta ton. Peningkatan kapasitas ini diyakini Denny akan membuat Indonesia merebut pasar regional dan menguasai pasar domestik.
“Kita ingin kargo yang selama ini tersimpan di Singapura bisa pindah ke Indonesia. Untuk menunjang hal itu kami juga sudah mempersiapkan peningkatan teknologinya,” imbuhnya.
Pelaku Usaha Siapkan Holding Maritim dan Cargo Village
Pelaku usaha mempersiapkan reformasi sektor logistik dengan cara menurunkan biaya, membentuk holding badan usaha milik negara untuk industri maritim, serta menambah infrastruktur penunjang pada transportasi di darat, laut, maupun udara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Gloria Fransisca Katharina Lawi
Editor : Rustam Agus
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
1 jam yang lalu
Tax Amnesty Jilid III, Dari Siapa dan Untuk Siapa?
2 jam yang lalu