Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan industri perikanan di Tanah Air masih perlu ada revitalisasi dan konsolidasi guna mengatasi berbagai permasalahan yang ada di sektor tersebut.
"Kami ingin bagaimana melakukan pendampingan dan kebijakan yang tepat sehingga industri ini bisa direvitalisasi dan dikonsolidasikan dulu," kata Airlangga Hartarto dalam Rakernas Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (7/11/2016).
Menurut Airlangga, langkah-langkah tersebut penting antara lain karena tingkat utilisasi di sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah, begitu pula dengan jumlah ekspor perikanan yang mengalami penurunan.
Selain itu, ujar dia, persoalan lainnya yang perlu dikonsolidasikan adalah terkait data yang masih beragam.
Kemenperin, lanjutnya, berdasarkan instruksi presiden juga akan membuat peta jalan industri kelautan dan perikanan.
Terkait dengan peta jalan industri kelautan dan perikanan tersebut, Menperin mengatakan pihaknya berencana untuk memberkan insentif.
Airlangga berpendapat industri dapat terus berkembang secara berkelanjutan maka perlu ada standardisasi sehingga bisa diprediksi permintaan terhadap produksi sektor tersebut dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.
Dia juga mengingatkan dua hal yang dipentingkan bagi pengusaha adalah kondisi politik yang stabil dan bagaimana kondisi bisnisnya bisa menguntungkan.
Menperin mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mencari "low hanging fruit" yaitu di bidang atau sektor perekonomian mana yang bisa dipanen dengan cepat dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan pemerataan perwilayahan perkembangan ekonomi secara nasional.
"Perikanan masuk ke dalam kriteria tersebut karena tidak didominasi satu-dua player (pemain)," katanya.
Airlangga menyatakan ada sektor yang pemainnya hanya didominasi hanya beberapa perusahaan besar, dan ada juga sektor yang pemainnya didominasi oleh pemain dari tingkat multinasional saja.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan pemerintah telah melakukan restrukturisasi kebutuhan ekonomi di mana salah satunya adalah pembangunan sektor kemaritiman di berbagai daerah.
"Untuk Indonesia, maritim ini adalah potensi besar dan semua belum digarap dengan baik," kata Ketua Wantimpres.
Sri Adiningsih mengingatkan Presiden Joko Widodo juga menginginkan adanya laporan yang masuk terkait dengan implementasi terkait Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
