Bisnis.com, JAKARTA – Serapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal November ini mencapai 58,9% atau sekitar Rp57 triliun dari total anggaran APBNP 2016 sebesar Rp98,48 triliun.
Menteri PUPR, Basoeki Hadimoeljono mengatakan dengan serapan anggaran tersebut, realisasi fisik telah mencapai 67%. Meski masih jauh dari target, dia optimistis tetap dapat mencapai realisasi belanja anggaran sebesar 92% atau sekitar Rp90,6 triliun pada akhir tahun ini.Kendati demikian, dia jugamenyatakan capaian progres ini masih lebih tinggi jika dibandingan dengan periode yang sama tahun lalu.
“Tahun lalu progres realisasi keuangan sebesar 52,35 %. Realisasi itu lebih baik lantaran terdongkrak oleh lelang dini yang mulai dilakukan,” katanya
Dia melanjutkan, beberapa upaya percepatan lainnya akan dilakukan seperti mendorong penyelesaian segera masalah pembebasan lahan sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dikerjakan. Kemudian memerintahkan kontraktor atau konsultan untuk melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Selain itu, menginstruksikan kepada pelaksana pekerjaan atau penyedia jasa untuk menambah peralatan dan tenaga kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tiga shift per hari dan tujuh hari per minggu.
Dari sisi internal, Basuki memerintahkan para petugas eselon III dan IV di masing-masing direktorat jenderal untuk turun ke lapangan agar mampu meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
Lelang dini pun telah dimulai untuk mempercepat progres penyerapan APBN 2017. Kementeriannya telah melelang sebanyak 951 paket pekerjaan tahun 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 4,8 triliun. Selanjuttnya juga akan memasukkan sebanyak 7.453 paket dengan nilai Rp 61,5 triliun kedalam daftar rencana lelang atau Sistem Informasi Rencana Pengadaan
Basoeki juga menargetkan berbagai proyek perumahan juga dapat kembali dikembangkan oleh Kementerian PUPR sepanjang tahun 2017. Rencana pembangunan pun kini tengah dipersiapkan, baik lokasi maupun tujuan penjualan.
"Izin kan sudah kita regulasi dari 40 sekian menjadi 13-17 izin. Targetnya dengan tambahan anggaran FLPP mudah-mudahan bisa naik lagi. Tapi belum tentu juga tanah lokasinya sesuai dengan lokasi untuk perumahan, busa untuk yang lainnya. Jadi saat ini kita sosialisasi terlebih dahulu," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
