Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk memanfaatkan momentum penguatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di sektr pajak, terutama terkait dengan realisasi tax amnesty tahap pertama.
Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun menilai keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tax amnesty tidak semata upaya menambal potensi defisit APBN 2016, namun menyangkut aspek strategis yang dapat ditindaklanjuti dari segi administrasi pajak.
Sebab menurutnya, keberhasilan program yang sempat diragukan banyak kalangan ini juga merupakan sinyal kuat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Jokowi-JK.
"Basis data \wajib pajak yang diperoleh dari program amnesti pajak ini menjadi modal penting untuk meningkatkan dan kemudian menjaga stabilitas penerimaan pajak pada tahun-tahun mendatang,. Ini harus dimanfaatkan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (30/10/2016).
Dia menambahkan, momentum iniharus terus dipelihara. Pemerintah Jokowi-JK termasuk di dalamnya administrasi pajak harus menjaga kredibilitas dan meningkatkan kapasitas sebagai ujung tombak penerimaan negara.
"Termasuk apabila pada saatnya diberikan amanah yang lebih besar untuk menjadi badan tersendiri dengan tingkat otonomi lebih tinggi dan tanggung jawab lebih besar," ujarnya.
Menurutnya, agar program amnesti pajak lebih massif, pemerintah agar lebih gencar dalam melakukan sosialisasi. Sebab merujuk hasil Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 70% responden tidak pernah mendengar tax amnesty.
Dalam konteks itulah, Misbakhun merekomendasikan pemerintah untuk melakukan upaya ekstra agar jangkauan sosialisasi bisa lebih luas, sehingga target yang dipatok bisa terealisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
