Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemenkop UKM Susun Draf Perjanjian Kerja Sama dengan PPATK

Terkait pengawasan terhadap koperasi diberbagai daerah, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerjasama dengan Pusat Pengawasan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 22 Oktober 2016  |  13:18 WIB
Ilustrasi - Antara
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Terkait pengawasan terhadap koperasi diberbagai daerah, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerja sama dengan Pusat Pengawasan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dengan adanya kemitraan ini diharapkan koperasi akan lebih berkualitas dan bukan sebagai lembaga keuangan yang digunakan untuk praktek moral hazard seperti menjadikan Koperasi Simpan Pinjam sebagai tempat untuk menyimpan uang hasil kejahatan atau money laundry,” ujar Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Sabtu (22/10/2016).

 Ditegaskan, khusus untuk kemitraan dengan PPATK, saat ini pihaknya tengah menyusun draf kerja sama secara rinci. Perjanjian tersebut, paparnya, akan dijadikan pedoman kebijakan pengawasan Kemenkop UKM.

"Hal ini mengacu pada aturan aturan dalam koperasi yang mengedepankan nilai - nilai transparasi dan demokrasi," terangnya.

Dalam pengawasan koperasi, kata Suparno, tidak bisa sekedar dipahami secara linier saja, tapi secara komperehensif. Untuk menuju pengawasan koperasi yang baik  standarisasi dan sertifikasi bagi pengawas koperasi perlu dilakukan hal ini sesuai kebijakan pengawasan Kemenkop UKM.

Selain mengoptimalkan peran dewan pengawas koperasi pemerintah juga mengoptimalkan peran dari satuan tugas pengawasan yang selama ini dibentuk diberbagai daerah rencananya akan terus ditambah jumlahnya  secara bertahap.

Selain dengan PPATK, Kemenkop UKM juga menjalin kerjasama dengan OJK terkait dengan pengawasan koperasi - koperasi primer yang ada di daerah - daerah. Dengan adanya pengawasan tersebut rasa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan semakin tinggi dan hal ini susuai dengan tujuan reformasi koperasi yang dijalankan oleh pemerintah.

"Tentunya selain OJK dan PPATK kami juga menjalin kerjasa dengan kepolisian, kehakiman dan kejaksaan,paparnya.

 

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkop ukm
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top