Bisnis.com, JAKARTA - Penyerapan anggaran untuk pembebasan lahan proyek Bandara Kulon Progo Yogyakarta baru terealisasi sebesar Rp2,02 triliun per 6 Oktober 2016, atau sekitar 50% dari total dana yang disiapkan sebesar Rp4,1 triliun.
Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I Israwadi mengatakan proses pembayaran tanah saat ini berjalan cukup baik. Menurutnya, kondisi itu disebabkan adanya dukungan yang kuat dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan pemerintah daerah setempat.
“Realisasi pembayaran sampai 6 Oktober 2016 sudah mencapai Rp2,02 triliun, meliputi berbagai daerah seperti Glagah, Palihan, Kebonrejo, Sindutan dan Jangkaran,” katanya di Jakarta, Senin (10/10/2016).
Israwadi menambahkan jadwal penyelesaian pembayaran tanah untuk proyek Bandara Kulon Progo itu kemungkinan rampung pada akhir Oktober 2016, atau sedikit meleset dari jadwal yang ditargetkan sebelumnya pada 12 Oktober 2016.
Pasalnya, ada proses yang harus dilalui masyarakat untuk mendapatkan pembayaran tanah tersebut, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya menolak. Menurutnya, proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Beberapa masyarakat yang sebelumnya menolak itu, ternyata sebenarnya sudah mau, tapi kan tetap harus lewat proses pengadilan dulu, dan ini butuh waktu. Tapi secara umum, masyarakat sudah mulai menerima itu,” tuturnya.
Seperti diketahui, Angkasa Pura I menyiapkan dana sebesar Rp4,15 trilun guna membiayai penyediaan lahan seluas 570 hektare untuk membangun Bandara Kulon Progo. Rencananya, pembangunan Kulon Progo bakal dimulai pada Juli 2017.
Bandara tersebut nantinya akan memiliki daya tampung sebanyak 15 juta penumpang/tahun dengan landas pacu sepanjang 3.600 meter. Angkasa Pura I memperkirakan pergerakan pesawat di Kulon Progo mencapai 300 penerbangan/hari.
Selain itu, Kulon Progo juga bakal menampung sebanyak 28 pesawat berbadan lebar atau widebody jenis B777. Adapun, Kulon Progo bakal menjadi bagian dari rencana Angkasa Pura I dalam mengembangkan Airport City.
Meski jadwal pembayaran tanah bandara sedikit tertunda, Angkasa Pura I optimistis bandara yang menelan dana investasi sebesar Rp9,3 triliun tersebut akan rampung pada Oktober 2019, dan beroperasi pada 2020 mendatang.
Di sisi lain, Angkasa Pura I juga masih memproses rencana pendanaan dari surat utang atau obligasi senilai Rp3 triliun pada Desember 2016, setelah sebelumnya telah mendapatkan pendanaan dari pinjaman bank dan nonbank sebesar Rp4 triliun.
Direktur Keuangan dan Informasi Angkasa Pura I Novrihandri mengatakan perseroan telah menunjuk empat penjamin emisi (underwriter) untuk obligasi tersebut antara lain Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas dan BCA Sekuritas.
“Kami akan menggunakan buku Juni 2016 dengan lead underwriter Danareksa. Sekarang, sedang siapkan prospektus dan menunggu hasil audit kelar. Mudah-mudahan, bisa terealisasi pada November-Desember 2016,” katanya.
Novrihandri mengungkapkan bahwa Angkasa Pura I mendapatkan peringkat AAA dari Pefindo. Dengan kata lain, lembaga pemeringkat efek tersebut menetapkan outlook stabil terhadap obligasi Angkasa Pura I.
Dia menilai obligasi dengan peringkat AAA menandakan bahwa resiko gagal bayar sangat rendah, sehingga obligasi yang dikeluarkan Angkasa Pura I memiliki prospek yang baik bagi calon investor untuk menyimpan dananya.
