Bisnis.com, MANGUPURA--Pelaku usaha garam rakyat di Bali mendesak pemerintah untuk melonggarkan aturan mewajibkan izin edar garam untuk pasar domestik harus beryodium.
Kasi Pengembangan Industri Agro Disperindag Bali I Komang Astika mengungkapkan kewajiban tersebut menyebabkan pelaku usaha garam di Pulau Dewata tidak dapat memasarkan produk.
"Garam-garam seperti dari Kalianget, Buleleng dan Amed, Kabupaten Karangasem sangat dikenal, tetapi kendalanya untuk kirim keluar belum diizinkan BPOM, karena aturan harus mengandung yodium," tuturnya, di Kuta, Rabu (14/9/2016).
Padahal, produksi garam rakyat di pesisir Pulau Dewata sangat diminati masyarakat domestik dan internasional. Adapun produksi garam Bali terkonsentrasi di Amed, Kalianget serta Kusamba, Kabupaten Klungkung.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada jalan keluar terkait kendala tersebut sehingga peran serta Kementerian Perdagangan sangat dibutuhkan. Salah satu desakan yang diungkapkan adalah adanya upaya Kemendag memfasilitasi persoalan ini dan memberikan kebijakan yang berpihak garam rakyat.
Operasional Manager CV Bali Artisan Salt dan Ketua Kelompok Uyan Buleleng Wayan Kanten menjelaskan produksi garam rakyat kini banyak yang tidak terserap. Produsen garam rakyat di Bali Utara ini mengatakan sebelumnya mampu memasarkan hingga 2 ton per bulan ke pasar domestik seperti Jakarta, tetapi sekarang hanya 600 kg per bulan.
"Sejak ada razia di Jakarta, pembeli tidak berani memasarkan karena resikonya besar. Dulu dari Sucofindo saja sudah cukup, sampah kewalahan sekarang kami setok disimpan," jelasnya di lokasi sama.
Dia menjelaskan produksi garam di wilayahnya menggunakan teknik rumah kaca dan seluruhnya mengandalkan tenaga manusia dan bukan mesin, sehingga kandungan garam tidak ada yodium. Setiap bulan produksi garamnya mencapai 2,5 ton dengan berbagai jenis, seperti piramid, kristal hingga butiran.
Menurutnya, produksi garamnya sangat diminati oleh masyarakat domestik karena tidak mengandung yodium. Semakin tingginya kesadaran masyarakat tidak mengkonsumsi yodium berlebih membuat garam Buleleng diminati konsumen di Jakarta.
Kanten menuturkan seharusnya pemerintah memberikan opsi bagi pelaku usaha garam skala UMKM tidak harus memproduksi garam kandungan yodium. Apalagi, lanjutnya, harga jual garam non yodium kisaran Rp62.000 per kg-Rp182.000 per kg, jauh lebih mahal dibandingkan garam beryodium yang hanya sekitar Rp6.000 per kg.
"Ini kan bisa mensejahterakan petani garam, kenapa pemerintah justru kaku menerapkan aturan. Sebaiknya ada opsi boleh pakai yodium atau tidak," pintanya.
Sebaliknya, ekspor garam nonyodium produksinya ke sejumlah negara justru tidak mengalami kendala. Dia mengatakan tidak ada kewajiban memberikan kandungan yodum bagi garam rakyat sehingga memudahkan pengiriman ke luar negeri. Produksi garam dari Buleleng banyak dikirimkan ke Australia dan Singapura untuk konsumsi.
Direktur Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini mengakui kendala tersebut sudah diketahui kementerian. Menurutnya, izin edar domestik terkendala aturan harus beryodium.
Dia menyatakan akan mengupayakan agar penggunaan yodium hanya pilihan dan bukan kewajiban. Ayu mengungkapkan sudah merapatkan persoalan ini dengan instansi kesehatan untuk mencari titik temu.
"Karena dulu alasannya kesehatan harus beryodium, tetapi sekarang nutrisi ada yang tidak mau yodium, jadi harus dibuktikan secara klinis memang. Kami akan upayakan voluntary-kan, sehingga usaha pelaku bisa berkembang," tuturnya.
