Indonesia Timur Butuh Peningkatan Investasi Maritim

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator bidang Maritim segera mempercepat pencapaian visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan melakukan perbaikan infrastruktur kepelabuhanan dengan menggenjot peningkatan investasi.

Asisten Deputi Industri Penunjang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Firdaus Manti menyatakan Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas menteri di Danau Toba.

Agenda rapat tersebut membahas ketidakpuasan Presiden Joko Widodo pada implementasi industri maritim.

"Presiden ingin segera mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri," kata Firman di Century Hotel, Senin (29/8).

Firman menyebut, di setiap pelabuhan harus juga membangun kawasan berikat untuk memperlancar arus barang.

Oleh sebab itu Kemenko Maritim ingin industri maritim mengalami peningkatan didukung dengan peningkatan investasi di industri galangan kapal dan pelabuhan.

"Investasi di sektor maritim itu masih terpusat di Pulau Jawa, paling kecil itu di wilayah Indonesia Timur, hanya 2,4%," kata Firman.

Menurut Rakhmat Yulianto, Kasubdit Promosi Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejumlah stimulus untuk peningkatan investasi sudah dilakukan oleh BKPM.

Misalnya, dengan pelayanan cepat dan mudah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Sebenarnya investasi maritim sejak 2015 sudah mengalami peningkatan dengan adanya program kemudahan investasi untuk konstruksi. Total investasi yang masuk saja sudah USD1,8 miliar," ungkap Rakhmat.

Eddy Kurniawan Logam, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) menyatakan peningkatan investasi industri maritim di Indonesia juga sangat tergantung dengan kemudahan izin usaha.

"PPN [Pajak Pertambahan Nilai] dibebaskan hanya untuk kapal Hankam dan Pelayaran, sementara industri pelayaran sedang melesu. Yg butuh malah terkena PPN yaitu Kapal dari KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan] serta Dirjen Perhubungan Laut," jelas Eddy.

Menurut Eddy kontradiksi kebijakan fiskal itu menunjukkan bahwa pemerintah masih salah sasaran. Dia berharap menteri-menteri baru yang menjabat di kementerian strategis bisa merumuskan kebijakan dengan tepat sasaran,

"Kebijakan-kebijakan sebelumnya tidak aplikatif. Semoga menteri-menteri yang baru bisa merumuskan kebijakan ini dengan lebih baik," ungkap Eddy.