Bisnis.com JAKARTA – Peneliti kebijakan industri farmasi menilai sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih perlu memperbaiki berbagai hal terutama rencana kebutuhan obat (RKO) yang harus disusun sesuai pengadaan tahun lalu.
Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan pemerintah perlu memperbaiki sistem JKN salah satunya dengan memperbaiki sistem rencana kebutuhan obat (RKO) yang harus dibuat sesuai dengan pengadaan obat setahun sebelumnya.
Dia menyebutkan sekitar 46% atau sekitar 70 juta pasien rawat jalan terpaksa membeli obat sendiri karena tidak tersedia di JKN.
“Ada salah satu masalah dalam pengadaan obat JKN antara lain proses lelang yang memisahkan antara kelompok obat originator dan generik dan rancangan kebutuhan obat [RKO] belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya, Jumat (26/8).
Dia menjelaskan RKO yang dibuat rumah sakit tidak berdasarkan data kebutuhan tahun lalu dan menetapkan rencana dengan kapasitas berlebihan, akibatnya penyerapan produk tersebut kurang sehingga menyulitkan industri.
Hal tersebut diperlukan agar industri memiliki cukup waktu untuk melakukan perencanaan untuk pemilihan bahan baku dan komponen lainnya agar lebih efisien.
“Yang kami sarankan, wajibkan rumah sakit mencantumkan obat yang digunakan untuk peserta JKN ketika mengajukan klaim yang dibayarkan kalau sudah ada daftar obat. Jadi mereka bisa menggunakan basis data tahun sebelumnya untuk perkiraan tahun depan,” terangnya.
