Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha transportasi darat kembali mengimbau Kementerian Perhubungan untuk bersikap adil dalam pengoperasian bus rapid transit di setiap daerah dengan melibatkan pihak swasta.
Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono menyatakan pihaknya belum terlibat dalam pengoperasian bus rapid transit (BRT) di sejumlah daerah.
"BRT yang ada diberikan ke BUMN [Badan Usaha Milik Negara] dan BUMD [Badan Usaha Milik Daerah]," kata Adrianto kepada Bisnis, Selasa (23/8/2016).
Organda memang sudah setahun lalu mengusulkan agar bisa berpartisipasi dalam sebagai operator BRT di 33 provinsi. Namun, sambutan tersebut diserahkan oleh Kementerian Perhubungan kepada kebijakan setiap pemerintah daerah. "Organda mengusulkan agar partisipasi swasta perlu diberikan hak yang sama," terangnya.
Menurut Adrianto, keterlibatan pihak swasta dalam pengoperasian BRT sangat tergantung dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. "Semakin banyak pihak operator maka masyarakat akan diuntungkan karena adanya kompetisi pelayanan," jelasnya.
Bisnis mencatat, pada 2015 lalu Kemenhub memesan 1.000 unit bus untuk dioperasikan di 33 provinsi dengan operator utama Perum Damri. Targetnya hingga akhir 2015 Kemenhub akan menyebar 2.000 unit bus.
Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menyatakan jumlah bus yang sangat banyak itu semuanya sudah dalam wewenang Dinas Perhubungan dan Transportasi dari 33 provinsi.
"Sejauh ini banyak [pihak swasta] yang tidak dilibatkan. Dari pihak Organda yang sudah menjadi operator juga hanya sebagian," ungkapnya.
Djoko menyebut beberapa daerah dimana Organda sudah bisa menjadi operator BRT adalah di Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Sisanya, Organda belum menjadi operator sehingga berpotensi menyebabkan monopoli persaingan usaha. "Yang lain masih di kelola Damri sendiri, dan itu menjadi sumber konflik," tuturnya.
Djoko mengatakan ada 20 kota atau perkotaan yang sudah menjalankan operasi transportasi umum dengan bus transit.
Namun kini di Manado dan Gorontalo, BRT sudah tidak beroperasi lagi. Sementara itu di Balikpapan yang semula empat armada, sekarang tinggal 1 bus yang beroperasi. Trans Batam yang mulai dioperasikan pada 2004, kini tidak menunjukkan pelayanan yang signifikan.
Adapun total bus transit yang sudah beroperasi antara lain Banda Aceh (Trans Koetaradja), Medan (Trans Mebidang), Padang (Trans Padang), Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru), Batam (Trans Batam), Palembang (Trans Musi), Bandar Lampung (Trans Bandar Lampung), Bogor (Trans Pakuan).
Selain itu, Jakarta (Transjakarta), Tangerang dan Bekasi (Trans Jabodetabek), Bandung (Trans Metro Bandung), Semarang (Trans Semarang), Surakarta (Batik Solo Trans), Yogyakarta (Trans Jogja), Balikpapan (Trans Balikpapan), Denpasar (Trans Sarbagita), Gorontalo (Trans Hulontalangi), Manado (Trans Kawanua), Ambon (Trans Amboina), dan Sorong yang baru akan beroperasi tahun ini.
Gairah kepala daerah untuk mengembangkan dipandang masih rendah. Sementara pemerintah pusat hanya memberi bantuan sejumlah armada.
