Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk membentuk task force atau satuan tugas untuk mengawal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat pusat dan daerah dengan fokus di 10 provinsi penyumbang investasi terbesar di Indonesia saat ini.
Pengawalan investasi diharapkan dapat mengurai permasalahan yang selama ini dialami investor saat menanamkan modal, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan rencananya task force akan dikoordinasikan ke dalam satuan tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi dengan turut menggandeng Kementerian Dalam Negeri, yang selama ini membawahi BKPM Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah.
“BKPM hanya menangani investor saat menanam modal, tapi diantara dua titik ini banyak permasalahan yang harus dikawal untuk menyukseskan investasi, khususnya di 10 provinsi yang menyumbang 90% investasi nasional saat ini,” katanya, usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (23/8/2016).
Ke-10 provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Riau, Jawa Barat, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Papua, Sumatra Utara, dan Papua Barat. Thomas mengatakan fokus 10 provinsi tersebut mengikuti minat investor yang banyak menanamkan modalnya di wilayah ini.
Sejumlah hal yang akan dilakukan oleh task force ini adalah inventarisasi peraturan daerah, penyederhanaan formulir dengan sistem online, serta integrasi terpadu antara pusat dan daerah untuk mendorong potensi investasi yang belum terealisasi. “Jadi nanti [BKPM] akan ada peluang kerja sama dengan Mendagri untuk membina BKPMD dan PTSPD,” ujarnya.
Apalagi, Thomas memperkirakan bahwa pertumbuhan investasi akan melambat pada akhir tahun ini dibandingkan dengan capaian tahun lalu yang mampu bertumbuh 17,8% menjadi Rp545,5 triliun.
Tahun lalu, Thomas mengatakan faktor pemilu yang terjadi pada tahun pembanding di 2014 menjadi salah satu pendorong investasi, setelah investor wait and see di tahun penyelenggaraan Pemilu.
Tahun ini, dia memperkirakan terjadi perlambatan peningkatan realisasi investasi di kisaran 12%-14% dari target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp594,5 triliun.
Dia mencontohkan Vietnam yang bekerja keras 8-9 tahun lalu untuk menarik investasi dengan membangun pabrik, sehingga pada tahun ini Vietnam mampu mencatatkan ekspor nonmigas melebihi Indonesia. “Jadi seharusnya kita bisa mengejar itu juga.”
Sekeretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo juga memerintahkan kepada Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Sekretaris Kabinet utuk mengkaji kembali seluruh formulir yang berkaitan dengan perizinan.
“Karena kita tau bahwa formulir ini sebenarnya menjadi awal keruwetan proses perizinan yang sebenarnya bisa dibuat simpel,” jelasnya,
