Produktivitas Kebun Sawit Sumsel Anjlok

Bisnis.com, PALEMBANG – Produktivitas perkebunan sawit di Sumatra Selatan tercatat anjlok hingga 50% selama dua tahun terakhir akibat kondisi kemarau yang berkepanjangan di provinsi itu.

Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fakhurozi mengatakan produktivitas komoditas itu memang sangat bergantung pada kondisi cuaca.

“Kemarin kan [tahun lalu] ada fenomena el nino yang membuat perkebunan jadi kering. Akibatnya produktivitas sawit turun separuh dari kondisi normal,” katanya di sela acara Musyawarah Cabang (Muscab) DPD Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel, Kamis (11/8).

Dia mengatakan saat ini rata-rata produktivitas sawit mencapai 1 ton per hektare yang mana sebelumnya bisa sebanyak 2 ton per ha.

Fakhurozi menjelaskan, produksi sawit sebetulnya bisa kembali pulih dengan cara mengoptimalkan bantuan pemerintah terhadap perkebunan masyarakat.

Namun demikian, dia mengakui, bantuan pemerintah itu seringkali terkendala anggaran yang terbatas.

“Kendalanya pada anggaran pemerintah yang terbatas. Sementara jumlah petani plasma dan lahannya cukup luas, sehingga tidak semua subsidi pupuk untuk petani terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Gapki Sumsel, Sumarjono Saragih, mengatakan produksi crude palm oil (CPO) diproyeksi hanya bisa menyentuh 2,5 juta ton hingga akhir tahun. Adapun realisasi produksi tahun lalu mencapai 2,4 juta ton CPO.

“Biasanya produksi CPO di Sumatra Selatan mencapai 3 juta ton dari 1,1 juta ha lahan sawit, namun kini jumlahnya bisa turun jadi 2,5 juta ton,”ujarnya.

Sumarjono menjelaskan penurunan produksi disebabkan kemarau panjang melanda Sumatra Selatan. Akibatnya, buah mengecil, pohon-pohon sawit menjadi layu, dan tanahnya menjadi kering.

Saat terjadi kondisi kekeringan seperti itu, kata Sumarjono, bukan hanya pemilik perusahaan yang harus melakukan efisiensi.

“Kondisi lebih berat dialami para petani kelapa sawit. Apalagi, para petani kelapa sawit yang memiliki dan mengolah lahan sendiri [petani mandiri],” katanya.

Selain itu, dia menambahkan, petani juga sangat terbatas dengan pengajuan-pengajuan pinjaman atau modal untuk peremajaan atau pemeliharaan perkebunan kelapa sawitnya.

“Harusnya pemerintah membantu dalam persyaratan pengajuan modal atau bantuan dari pemerintah kepada petani,” katanya.