Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menyisihkan anggaran untuk pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka menunggu proses alih kelola oleh Kementerian Perhubungan.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan tahun ini Pemprov masih mengalokasikan dana Rp90 miliar untuk pembebasan lahan seluas 30 hektar. Sebagian besar lahan akan digunakan untuk menambah panjang landas pacu dan akses menuju bandara.
“Masih kami alokasikan Rp90 miliar untuk pembebasan,” katanya di Bandung, Kamis (4/8/2016).
Pihaknya masih mengalokasikan anggaran karena menganggap perpanjangan landas pacu untuk sisi udara sangat vital. Terutama menambah panjang dari eksisting 2500 meter menjadi 3000 meter pada tahun ini sehingga kapasitas BIJB untuk didarati pesawat berbadan lebar terkejar.
“Runway dan jalan akses ini vital, jadi prioritas,” tuturnya.
Saat ini, kata dia, proses pembebasan lahan seluas 30 hektare tersebut masih terus dalam proses pembebasan. Targetnya, September atau Oktober pembebasan lahannya bisa selesai. Menurutnya Pemkab Majalengka, Dinas Perhubungan dan BPN tengah mulai mengukur lahan.
“Pembebasan ini juga bagian dari komitmen kita menyiapkan 1.800 hektar untuk BIJB,” paparnya.
Pihaknya menghitung total dana pembebasan lahan yang sudah dialokasikan Pemprov Jabar dari awal hingga tahun ini sudah mencapai Rp 895 miliar. Sedangkan dari APBN, total dana yang sudah dialokasikan mencapai Rp 600 miliar. Anggaran pusat ini, dialokasikan untuk membangun sisi darat bandara.
Sedangkan, kebutuhan untuk pembangun tower navigasi dan pemasangan radar, menurut Iwa, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara pembangunan fisik, saat ini terus berproses dimana anggaran yang diperlukan, sebesar Rp 2,1 triliun.
"Dari laporan lapangan pembangunan fisik saat ini sudah mencapai 13%," katanya.
Perpres
Pemprov Jabar juga, menurutnya , masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengambil alihan kewenangan dari pemerintah pusat ke Pemprov Jabar. Perpres ini, diharapkan bisa segera turun karena dibutuhkan agar ada kepastian hukum terkait anggaran yang sudah dikeluarkan.
“Nantinya, kalau sudah jelas, akan dilakukan audit oleh BPKP untuk memisahkan batas nilai. Yakni, berapa yang harus diselesaikan Pemprov Jabar dan berapa yang menjadi kewenangan pusat,” paparnya.
Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas mengatakan setelah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berganti menjadi Budi Karya peran BUMD milik Pemprov Jabar diproyek tersebut akan terus berlanjut.
Menurutnya, pihaknya diberi keleluasaan untuk tetap melanjutkan pembangunan sisi darat.
“Kami masih berkomitmen menyelesaikan sisi darat,” ujarnya pada bisnis.
Anggaran
Virda mengaku peran yang dijalankan pihaknya di sisi darat beriringan dengan proses pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov Jabar. Sisi darat BIJB Kertajati sendiri ditargetkan bisa rampung pada November 2017 mendatang.
“Kami masih jalan terus nggak berhenti, sejauh ini per 30 Juli fisiknya sudah mencapai 13%an,” tuturnya.
Kepala Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Daerah Biro PBD Setda Jabar, Diding Abidin Subandi menyatakan, rencananya Pemprov akan membebaskan lahan sebanyak 382 bidang tanah di wilayah Desa Sukamulya.
“Dengan pembebasan lahan seluas itu, total lahan yang sudah dibebaskan akan mencapai 939 ha dari total kebutuhan 1.800 ha,” paparnya.
Anggaran untuk pembabasan lahan kali ini, menurut Diding, hanya sebesar Rp 90 miliar yang dananya bersumber dari APBD 2016 Provinsi Jawa Barat. “Pada perubahan anggaran diharapkan nilainya bisa ditambah minimal sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan di wilayah lainnya,” tuturnya.
