Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan amnesti pajak yang diterapkan Pemerintah saat ini memiliki harapan besar untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang.
"Harapan besar berada di depan kita semua, salah satunya di bidang pertanian," kata anggota DPD RI dari Provinsi Sumatra Barat Nofi Candra di Jakarta, Rabu (3/8/2016). Nofi Candra mengatakan hal itu menyikapi sosialisasi UU Amnesti Pajak yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada para pengusaha dan anggota parlemen di JI Expo, Jakarta, pekan ini.
Menurut Nofi Candra, harapan itu harus direalisasikan dalam bentuk program nyata dari Pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia.
"DPD RI mendukung kebijakan amnesti pajak yang diterapkan Pemerintah untuk kemajuan Indonesia terutama pada sektor infrastruktur dan pertanian," katanya.
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebutkan, Indonesia sebagai negara agraris tapi banyak mengimpor bahan pertanian.
Menurut Nofi, program amnesti pajak yang diterapkan Pemerintah saat ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
"Dengan masuknya dana segar dalam jumlah besar ke Indonesia dan dimanfaatkan untuk pembangunan, investasi, serta memperbaiki sentra pertanian, maka amnesti pajak sangat menguntungkan masyarakat petani," katanya.
Menurut dia, DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah, siap untuk mengawal program Pemerintah yang berbasis pada kesejahteraan petani.
DPD juga siap membangun komunikasi yang efektif dengan Pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan hasil amnesti pajak tersebut dan dimaksimalkan pada pembangunan pertanian di Indonesia.
Nofi menyatakan sepakat terhadap pandangan Presiden Joko Widodo bahwa perilaku impor bahan pertanian harus dijadikan pintu darurat.
"Impor merupakan solusi temporer yang harus dicari jalan keluarnya. Saya sepakat dengan Presiden Jokowi, bahwa Indonesia harus secepatnya menghentikan impor dan meningkatkan produksi pertanian domestik," katanya.
Dia menambahkan, Presiden sudah menegaskan, Pemerintah siap menyediakan lahan pertanian jika lahannya kurang.
"Ini merupakan angin segar bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian, tentunya disesuaikan dengan kepentingan nasional," katanya.
Nofi menyimpulkan, pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut bahwa Pemerintah membuka diri untuk pembangunan pertanian yang didasarkan
pada kepentingan masyarakat dan nasional.
