Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha bongkar muat yang tergabung dalam asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia (APBMI) menyatakan, adanya pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengisyaratkan memberikan kesempatan pihak swasta turut berinvestasi dalam pembangunan sektor perhubungan, merupakan angin segar bagi dunia usaha bongkar muat swasta di seluruh pelabuhan Indonesia.
Ketua Umum DPP APBMI Sodik Hardjono mengatakan, komitmen Kemenhub itu harus di implementasikan sebaik-baiknya di lapangan termasuk di patuhi oleh BUMN jasa kepelabuhan atau PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
"Swasta diberikan kesempatan dalam mendorong kegiatan di sektor perhubungan, termasuk di pelabuhan.Ini harus dicermati sebagai upaya menciptakan harmonisasi antara BUMN dan pihak swasta, bukan justru BUMN mematikan atau mengusur pihak swasta,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (30/7/2016).
Sodik mengatakan, kondisi saat ini perusahaan bongkar muat (PBM) swasta yang beroperasi di lingkungan Pelindo I,II,III dan IV semakin terjepit dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut, bahkan disejumlah pelabuhan sudah banyak PBM swasta yang gulung tikar atau bangkrut.
BUMN Jasa kepelabuhanan atau Pelindo, imbuhnya harus kembali kepada semangat pendiriannya yakni melayani publik demi terciptanya efisiensi dam layanan jasa kepelabuhanan yang handal, bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga menyebabkan cost logistik melambung.
"Soal bagi hasil bongkar muat di pelabuhan yang di tetapkan Pelindo di hampir semua pelabuhan misalnya, itu kan membuat cost logsitik melonjak. Bahkan di Pelabuhan Priok Jakarta, Pelindo II menetapkan bagi hasil 40%, padahal yang mengerjakan kegiatan bongkar muat adalah PBM,” paparnya.
Menhub
Sodik berharap Kebijakan Menhub Budi Karya dapat terus mendorong terwujudnya iklim usaha harmonis antara BUMN/Pelindo dengan perusahaan bongkar muat (PBM) swasta yang memiliki izin usaha khusus untuk itu sehingga target pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan efisiensi maupun konektivitas transportasi dan logistik bisa terwujud.
Dalam jumpa pers Kemenhub, Jumat (29/7/2016), Budi Karya Sumadi menyatakan memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk turut berinvestasi dalam pembangunan di sektor perhubungan.
“Kebijakan kami adalah bagaimana swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengelola dan bekerja sama sehingga pada akhirnya meberikan pelayanan konektivitas,” ujar Menhub.
Pada kesempatan ini, swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya dengan rules of game yang bisa bertanggung jawab. Supaya APBN bisa dipakai ke daerah dengan tujuan penghematan dana APBN dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sehingga tidak tersentralisir di pemerintahan saja.
Dengan begitu, kata Menhub, diharapkan pihak swasta akan memberikan multiplier effect ekonomi, karena swasta tentu saja akan melibatkan swasta yang lain sehingga putaran ekonomi akan berlanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
