Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia menilai industri pelayaran nasional bakal kian lesu, menyusul adanya kebijakan pemerintah untuk menunda kegiatan ekspor batubara ke Filipina.
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners' Association/INSA) Carmelita Hartoto mengatakan kebijakan penundaan ekspor tersebut menambah jumlah kapal nasional yang tidak beroperasi.
“Sebelum adanya pelarangan sementara kegiatan ekspor batu bara ke Filipina itu, jumlah kapal nasional yang idle [tidak beroperasi] sudah mencapai 30%,” katanya dalam siaran pers, Kamis (28/7/2016).
Carmelita menilai potensi pengiriman batu bara dari Indonesa ke Filipina sangat besar, sehingga menciptakan peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Namun, dengan adanya moratorium, peluang tersebut kini terancam hilang.
Kendati demikian, anggota INSA tetap menaati kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman batu bara ke Filipina tersebut. Menurutnya, anggota INSA akan menunggu adanya kepastian keamanan dari pemerintah Filipina.
“Apabila permasalahan ini [penculikan dan penyanderaan terhadap anak buah kapal] tidak segera diselesaikan, maka peluang tersebut akan diambil oleh negara lainnya, seperti Rusia dan Australia,” ujarnya.
Seperti diketahui, penculikan dan penyanderaan terhadap anak buah kapal asal Indonesia kembali terjadi. Terakhir, sebanyak tiga orang ABK Indonesia diculik oleh komplotan—dididuga dari kelompok Abu Sayyaf—di perairan Sabah, Malaysia.
Oleh karena itu, Carmelita mengusulkan agar pengamanan kawasan teritorial dapat segera ditingkatkan, sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara pemerintah RI, Filipina dan Jepang.
Menurutnya, peningkatan keamanan kawasan dapat dilakukan dengan menambah armada kapal patroli, jam patroli kapal, dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintahan lainnya, seperti Filipina, Malaysia dan Jepang.
“Rencana pemerintah menempatkan aparat keamanan di atas kapal bukanlah solusi yang tepat karena akan menambah beban operasional kapal. Selain itu juga tidak sesuai dengan regulasi IMO [International Maritime Organization],” tuturnya.
Kedepannya, Carmelita berharap pemerintah Indonesia dan Filipina dapat menjamin keamanan seluruh teritori, sehingga kasus penculikan dan perampokan tidak kembali terjadi, dan kegiatan pelayaran nasional dapat berjalan aman dan nyaman.
Direktur C–Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Pertama TNI Djajeng Tirto mengatakan pihaknya akan mendorong penandatanganan frame work trilateral coporative arrangement antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk segera diimplementasikan.
“[Jika terjadi penculikan] swasta tidak boleh melakukan tindakan sendirian atau sepihak, dan harus menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Director of Protection of Indonesian Nationals and Legal Entities Overseas Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal meuturkan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Filipina dan Malasyia untuk membahas keamanan antar kawasan.
“Pada pertemuan tersebut, Indonesia meminta adanya patroli bersama dengan Filipina dan Malaysia. Kami harap dengan patroli bersama tersebut mampu menciptakan keamanan antar kawasan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
