Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Eksekusi Lahan Tol Bocimi Masih Lambat

Pemerintah dinilai masih lamban dalam melakukan eksekusi pembebasan lahan untuk rua tol Bogor, Ciawi -- Sukabumi (Bocimi) sepanjang 54 km meskipun Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan finalisasi proyek tol Bocimi menjadi pada 2018 dari target semula yang ditetapkan pemilik konsesi pada 2019.
Ilustrasi/Bisnis.com
Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah dinilai masih lamban dalam melakukan eksekusi pembebasan lahan untuk rua tol Bogor—Ciawi -- Sukabumi (Bocimi) sepanjang 54 km meskipun Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan finalisasi proyek tol Bocimi menjadi pada 2018 dari target yang ditetapkan pemilik konsesi pada 2019.

Direktur Utama PT Trans Jabar Tol Mokh Sadali progres pembebasan lahan Seksi I sepanjang 15,35 km hingga saat ini masih belum mencapai seratus persen. Padahal menurut Sadali pihaknya telah menyiapkan dana senilai Rp306 miliar dengan memanfaatkan dana Badan Layanan Umum milik Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk menuntaskan pembebasan lahan yang masih menyisakan 4,8%

Sadali mengungkapkan hingga saat ini anggaran yang terserap atau dana yang telah dibayarkan dari total jumlah dana itu baru sebesar Rp4 miliar.

“ Sudah dari jauh-jauh hari sebelum puasa sudah siap dan ada uangnya. Kami sudah taruh dananya di rekening khusus untuk lahan,. Tapi mereka [Badan Pertanahan Negara] surat-surat penagihan banyak yang belum lengkap, sehingga memang belum terserap banyak,” katanya kepada Bisnis Rabu (20/7)

Tak hanya itu, Sadali mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan tambahan dana sebesar Rp100 miliar yang diambil dari kas internal untuk mengantisipasi apabila nantinya dana pembebasan lahan mengalami penambahan.

Sadali mengatakan lambatnya pembayaran dana juga dikarenakan belum mampunya Badan Pertanahan Negara dalam melakukan adaptasi untuk menjalankan tugasnya setelah memperoleh pelimpahan tugas pengambil alihan pembebasan lahan dari Pantia Pengadaan Tanah milik Pemda (P2T) sejak diterbitkannya Pepres Nomor 30/2015.

“Mereka [BPN] masih adaptasi dengan sistem UU yag baru,” imbuhnya

Selain itu menurut Sadali pengerjaan seksi I dengan nilai konstruksi Rp1,8 triliun yang ditangani oleh PT Posco E&C Indonesia masih menjadi persoalan utama. Pengerjaan dua paket milik PT Posco yang membentang dari Caringin—Cigombong belum memuaskan karena baru mencapai 12% dan 6,3%.

Dalam koordinasi terakhir dengan PT Posco, Sadali mengungkapkan telah bersepakat mengupayakan percepatan dengan memperbanyak sumber daya manusia pada paket pengerjaan kontraktor asal negeri ginseng itu.

“Terakhir nanti kami akan adakan pertemuan dengan big boss kedua belah pihak. Kami panggi juga Direktur kepalanya yang di Korea untuk membicarakan lebih lanjut maunya bagaimana, ”lanjutnya

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper