Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan hasil rapat pembahasan RAPBN-P 2016 dengan DPR akhir bulan lalu sepakat menyetujui adanya alokasi anggaran dana lahan yang berada di bawah Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN) Kementerian Keuangan sebesar Rp16 triliun
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan jumlah dana lahan tersebut hanya mencakup alokasi dana yang diminta oleh Kementerian PUPR, dan belum mencakup kementerian lain. Oleh karenanya nilai itu berkemungkinan mengalami penambahan.
"Sudah disetujui, nilai minimalnya Rp16 triliun, karena yang usulkan nilai itu kami, kementerian lain mungkin ada tambahan juga," katanya Jumat (15/7/2016)
Basoeki melanjutkan pencairan dana lahan tersebut dapat dilakukan setelah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dirampungkan. Selanjutnya, katanya dokumen anggaran tersebut akan diteruskan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan
Sebelumnya kementerian PUPR juga telah mengupayakan adanya dana talangan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mengantisipasi dana lahan sebesar Rp1,4 triliun yang telah terserap habis pada awal tahun ini. Para BUJT juga sepakat untuk melakukan talangan terlebih dahulu dikarenakan tak mau menghambat proses konstruksi.
Sebagai bentuk kompensasi pemerintah memberikan bunga pengembalian bagi BUJT yang bersedia melakukan penalangan sebesar BI Rate.
Namun Basoeki menilai dengan adanya aloksi dana di LMAN, lebih baik digunakan untuk melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu ketimbang untuk pembayaran kembali kepada BUJT
“Kalau ada yang sudah minta tagih ya kami kembalikan. Tapi kami ada strategi sebaiknya jangan dibayarkan ke mereka {BUJT] dulu tapi dipake dulu karena nantinya aset ini kan juga milik negara,”lanjut Basoeki
Rencananya LMAN merupakan satu-satunya lembaga yang berfungsi sebagai bank lahan untuk pendanaan pengadaan lahan bagi pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, listrik, irigasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Meski demikian, dana senilai Rp16 triliun itu baru merupakan alokasi untuk lahan tol.
Dirjen Bina Marga Hediyanto W Husaini menyatakan LMAN hanya akan berfungsi sebagai bendahara sedangkan pihaknya dalam hal ini kementerian PUPR tetap melaksanakan pengerjaan operasional.
“Jadi di setiap kementerian tidak ada lagi uang tanah, semua dialokasikan ke BLU LMAN, tetapi yang menyelenggarakan pembebasan [lahan] adalah BPN bersama kementerian yang bersangkutan,”katanya
Adapun pengadaan tanah untuk BLU sebesar Rp16 triliun meliputi Jalan Tol Trans Sumatera dan lainnya sekitar Rp2 triliun, untuk Jalan Tol Trans Jawa sekitar Rp5,36 triliun, untuk Jalan Tol Non Trans Jawa sekitar Rp3,02 triliun, dan untuk pengadaan tanah proyek jalan tol pada ruas Jabodetabek sekitar Rp5,62 triliun.
Seperti diketahui, pemerintah tengah mengebut pengadaan lahan sejumlah ruas tol untuk mengejar target konstruksi 150 kilometer Trans Jawa pada tahun depan, dari saat ini yang baru mencapai Brebes Timur, menjadi tersambung hingga Semarang.
Selain Trans Jawa, pemerintah juga menargetkan tol Trans Sumatera sejak Bakauheuni hingga Palembang dapat tersambung pada 2018 untuk mendukung pelaksanaan Asian Games.
