Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar menghapus bea masuk yang saat ini sebesar 5% untuk semua jenis sapi impor.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe mengatakan penghapusan bea masuk diperlukan untuk meningkatkan produksi dan memberi nilai tambah bagi industri sapi di dalam negeri, serta menciptakan harga daging sapi di tingkat konsumen di bawah Rp100.000 per kg, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Saatnya bea masuk semua jenis sapi impor ditiadakan. Bea masuk 5% untuk setiap ekor sapi sangat memberatkan dunia usaha. Kami berharap pemerintah mengakomodasikan harapan dunia usaha ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang importasi sapi dari negara-negara Amerika Latin,” kata Juan.
Dia mengemukakan hal tersebut di sela-sela aksi penjualan daging sapi beku, sehat, dan higienis, pada acara Car Free Day (CFD) di Sarinah Thamrin, Jakarta, pada Minggu (3/7/2016).
Juan didampingi Direktur Pemasaran Estika Tata Tiara Wiryo Subagyo turut melayani para pembeli daging sapi beku halal KIBIF seharga Rp80.000 per kg. Sejak awal bulan Ramadhan hingga H-3 Lebaran, PT Estika Tata Tiara selaku distributor daging dan produk olahan berlabel KIBIF konsisten menjual daging sapi beku halal berkualitas seharga Rp80.000/kg, pada setiap CFD.
Juan menyatakan selain meminta penghapusan bea masuk, Kadin juga akan mendorong pemerintah menjalin kerja sama sinergis dengan negara-negara pengekspor sapi di Amerika Latin, melalui penandatanganan perjanjian Health Protocol.
Health Protocol tentang kesehatan sapi bisa ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan negara mitra di Amerika Latin. "Tujuannya baik dan tidak melanggar undang-undang,” katanya.
Health Protocol, selain melancarkan proses pengiriman sapi dari negara-negara Amerika Latin, seperti Brasil dan Meksiko, juga untuk memastikan bahwa sapi yang diimpor bebas penyakit mulut dan kuku (PMK).
Pengusaha membutuhkan dukungan pemerintah melalui penyediaan petugas karantina andal yang siap dikirim ke negara-negara pengekspor. Petugas karantina inilah yang akan memastikan bahwa sapi yang akan diimpor bebas penyakit PMK. "Pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun,” jelas Juan.
Pada bagian lain, Juan meminta konsistensi pemerintah membenahi data konsumsi dan produksi pangan nasional agar makin akurat, up date dan tidak menimbulkan kebingungan masyarakat.
Akurasi sangat penting agar pemerintah memiliki kekuatan intervensi menghadapi berbagai tekanan eksternal, menentukan, dan menekan harga pangan. Sebab, dalam situasi apa pun negara harus hadir sebagai pengambil kebijakan utama dalam menentukan harga,” kata Juan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
