Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia National Shipowners Association mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menerapkan joint patroli antara angkatan laut Filipina, Malaysia, dan Indonesia sebagai respon untuk mengurangi potensi penyanderaan kapal.
Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association versi RUA Jakarta Johnson W Sutjipto menyatakan pihaknya menghormati larangan atas berlayar melalui maklumat yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Johnson pun turut menyerukan kepada semua anggota untuk mentaati maklumat tersebut.
“Selama joint patroli antara angkatan laut ketiga negara yaitu Filipina, Malaysia dan Indonesia yang diinisiasikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Yogyakarta belum aktivasi atau action, maka perairan tersebut akan sulit bebas dari ancaman penyanderaan atau piracy,” kata Johnson melalui siaran pers yang diterima, Senin (27/6/2016).
Solusi lain menurut Johnson adalah melalui PBB dengan membuat resolusi PBB untuk mendobrak birokrasi dan issue sovereignty. Seperti contohnya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 852 yang terkait dengan pembajakan di Somalia beberapa tahun yang lalu. Sementara Internasional Maritime Organization (IMO) juga melarang kapal niaga untuk dipersenjatai.
“Kami berharap joint patroli ketiga negara tersebut dapat terlaksana secepatnya agar kerugian bagi semua pihak dapat di minimalisasi. Inilah saa nya negara harus hadir dan tidak boleh kalah melawan terorisme yang dilancarkan oleh kelompok Abu Sayyaf,” jelas Johnson.
Untuk mencegah peristiwa yang sama, INSA mengharapkan pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut segera mengadopsi aturan sirkulasi IMO MSC.1/Circ.1405 & 1406 tetang aturan dan tata cara mengunakan jasa armed guard swasta Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP) di atas kapal niaga.
