Bisnis.com, JAKARTA - Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah yang telah dievaluasi gubernur ke Kementerian ESDM baru mencapai sekitar 15%.
Hingga saat ini, dari 10.361 IUP yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 3.997 atau 38,57% IUP belum berstatus clean and clear (CnC). Dari jumlah IUP bermasalah tersebut, baru sekitar 600 dokumen IUP yang sudah dievaluasi di daerah.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan proses evaluasi di daerah memang berjalan lambat. Pasalnya, para gubernur pun masih menunggu seluruh dokumen tersebut dari para bupati/walikota.
"Sampai sekarang baru 600 IUP yang masuk ke pusat. Nanti akan diputuskan mana yang bisa di-CnC-kan, mana yang langsung dicabut," katanya di Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Sujatmiko belum bisa memperkirakan berapa persen IUP non-CnC yang akan langsung dicabut. Hal itu baru bisa diketahui setelah seluruhnya dievaluasi.
Dia menambahkan memang cukup sulit jika seluruh IUP non-CnC bisa selesai dievaluasi pada tahun ini. Oleh karena itu, perlu ada percepatan yang dilakukan pemerintah pusat, salah satunya dengan turun langsung ke daerah.
"Makanya bersama KPK juga kita langsung datang ke daerah-daerah. Meskipun sekarang baru 600, kita berharap bisa cepat diselesaikan walaupun waktunya agak mepet kalau tahun ini," ujarnya.
.jpg?w=348&h=261)
