Bisnis.com, JAKARTA—PT Multi Terminal Indonesia, anak usaha PT Pelindo II, mengelak isu yang mengatakan proyek terminal halal hub di Tanjung Priok dibiarkan mangkrak selama setahun.
Tony Hajar, Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia, mengaku proyek halal hub di Pelabuhan Tanjung Priok prosesnya masih berjalan terus.
“Tidak. Ini hanya pelelangannya yang tertunda,” ungkapnya saat ditemui Bisnis, Senin (20/6).
Adapun pelelangan yang tertunda, lanjutnya, disebabkan oleh asas kehati-hatian perusahaan dalam memilih partner bisnisnya.
Saat ini, perusahaan baru menyelesaikan gudang bagi halal hub. Untuk tahap selanjutnya, dia menuturkan perusahaan harus memasang cold storage atau tempat pendingin di dalam gudang.
Dengan demikian, MTI mengadakan lelang vendor yang akan membangun fasilitas pendingin tersebut.
Sayangnya, dia mengaku rekanan atau peserta tender memiliki kualitas jauh di bawah ketentuan MTI.
“Cold storage harus dibangun dan dilelang kita maunya vendor-nya yang qualified. Nilainya tidak match.”
Perlu diketahui, MTI telah melakukan tiga kali lelang untuk fasilitas pendingin berkapasitas 2.000 ton di media cetak.
Namun, hasilnya hingga saat ini masih nihil.
Pembangunan seluruh fasilitas termasuk cold storage ini diperkirakan memakan dana kurang dari Rp20 miliar.
Kini, perusahaan mengantongi dua vendor cold storage yang akan diproses pemenangnya.
Namun, Tony menolak memberikan nama perusahaan vendor tersebut. Dia hanya mengungkapkan kedua perusahaan merupakan pemain cold storage lokal.
Setelah lelang, dia memperkirakan proyek halal hub dapat berjalan pada November 2016. “Ini berarti hanya mundur setengah tahun [dari rencana peresmian],” ungkapnya.
Kendati belum dioperasikan, dia mengaku pasar atau calon pengguna halal hub terminal sudah banyak. Umumnya peminat fasilitas ini adalah perusahaan atau industri lokal.
“Kita ini untuk pasar domestik dan ekspor. Kita tidak bicara impor,” tambahnya.
Sebelumnya, ALFI DKI Jakarta mengatakan proyek milik PT MTI ini mangkrak dan perlu diaudit mengingat perizinan operasinya tidak dapat berjalan karena tidak ada payung hukum yang mengatur jenis bisnis baru di Indonesia ini..
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
