Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memutuskan penggunaan 90% dari anggaran kementerian akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program strategis atau sering disebut refocusing.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan refocusing tahun anggaran 2016 ini mendasar untuk mendorong pencapaian kinerja kementerian dengan membiayai program strategis dan konkret. Sisanya, 10% anggaran kementerian digunakan untuk belanja pegawai.
“Dalam memfokuskan kembali anggaran kementerian, kami memangkas beberapa anggaran secara signifikan, di antaranya biaya perjalanan, biaya operasional, dan program-program yang belum menjadi prioritas di 2016,” ungkapnya, Rabu (8/6/2016).
Dia melanjutkan bahwa langkah yang ditempuh kementerian itu bertujuan agar berbagai program strategis bisa berjalan secara maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Kementerian Desa Pembanguann Daerah Tertinggal dan Transmigrasi saat ini telah menetapkan acuan pelaksanaan program dan anggaran agar lebih terfokus dan efisien. Fokus tersebut disusun dalam bentuk Tri Matra Pembangunan Desa, di antaranya Jaring Komunitas Wiradesa, Lumbung Ekonomi Desa, dan Lingkar Budaya Desa.
Tri Matra Pembangunan menerapkan pada lima agenda utama yakni penguatan kapabilitas masyarakat desa dan desa adat melalui peningkatan stok pengetahuan dengan melibatkan partisipasi perempuan serta kelompok marjinal lainnya.
Kedua meliputi mnggerakkan roda perekonomian desa melalui penguatan usaha ekonomi rakyat, perluasan pasar, peningkatan akses permodalan dan distribusi kepemilikan aset produktif kepada masyarakat miskin.
Ketiga, berupa perluasan akses terhadap sumber daya alam dan penggunaannya secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
Keempat, Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa berdasarkan prinsip swakelola.
Kelima, optimalisasi penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan, karakteristik dan tipologi desa melalui penguatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas pendamping desa.
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengungkapkan tahun ini kementerian tersebut mendapatkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Jumlah ini, katanya, lebih rendah dibandingkan anggaran 2015 yang mencapai Rp9,1 triliun.
“Penurunan paling signifikan ada di Ditjen Kawasan Perdesaan. Kalau yang lain saya kira stagnan,” ujarnya.
Pihaknya telah melakukan perhitungan ideal untuk mencapai berbagai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dalam setahun kementerian itu mendapatkan anggaran sebesar Rp20-an triliun.
Pihaknya juga telah menghitung total anggaran untuk menyelesaikan semua infrastruktur dasar di pedesaan dalam lima tahun bisa mencapai Rp598 triliun.
“Jumlah itu bukan hanya di kementerian kami tapi juga tersebar di kementerian lain yang memiliki keterkaitan seperti di Perhubungan, Pekerjaan Umum dan sebagainya. Kami memainkan peran koordinasi sehingga apa yang dijalankan oleh kementerian lain sejalan dengan grand design yang sudah disusun dan dapatlah angka sebesar itu,” ujarnya.().
