Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan meminta pemerintah menentukan harga eceran tertinggi bahan pangan setiap menghadapi Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan tujuan untuk menstabilkan harga.
Menurutnya, dengan membuat kebijakan harga untuk kurun waktu terbatas tersebut, ruang gerak spekulan perdagangan menjadi terbatas. Selain itu, kalangan peternak, pedagang maupun konsumen merasa nyaman karena ada kepastian harga.
“Jangan setiap kenaikan harga selalu dituduh mafia. Dengan adanya harga eceran tertinggi maka mafia tak akan hidup,” ujarnya.
Dengan praktik tersebut, ujarnya, pemerintah juga lebih berperan dalam menstabilkan harga ketimbang pemain pasar karena adanya kontrol yang jelas. Sedangkan para pedagang yang memainkan harga di atas harga eceran tertinggi tersebut dikenakan sanksi, ujarnya.
Dia khawatir kalau pemerintah tidak membuat kebijakan tersebut, harga bahan pangan akan terus naik hingga usai Lebaran. Sebelum bulan puasa saja, ujarnya, harga daging sudah mulai bergerak naik dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun pada kisaran Rp130.000 per kilogram.
“Kartel itu ambil untuk pada momen tertentu seperti Lebaran,” ujarnya.
Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartarti mengatakan kedaulatan maupun ketahanan pangan nasional sulit dicapai kalau untuk komoditas pangan Indonesia bergantung pada impor dari negara lain. Dia menyebutkan lebih dari 50% bahan pangan Indonesia diimpor sehingga kondisi itu cukup mengkhawatirkan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar asing.
Sedangkan terkait harga daging yang terus melejit, dia menilai pemerintah tidak serius dalam membuat kebijakan untuk mestabilkan harga bahan pangan. Menurutnya, kalau pemerintah menginginkan harga daging turun maka insentif untuk pakan ternak harus tingktakan.
“Ini sebuah keanehan ketika kebutuhan daging meningkat para peternak tidak meningkatkan produksinya. Pasalnya, pakan ternak mahal. Harusnya pemerintah memberikan insentif pakan ternak kepada peternak biar usaha mereka meningkat, ujar Enny pada sebuah diskusi di Gedung DPR, Kamis (2/6/2016).
Selain itu, ujarnya, pemerintah harusnya mengantisipasi kenaikan harga daging dengan meningkatkan impor sapi bakalan jauh-jauh hari sebelum bulan puasa. “Mengapa terjadi pembiaran. Pasokan tak pernah diurus. Harusnya kalau presiden ingin harga daging turun, meskinya Februari dan Maret telah memerintahkan tambah impor sapi bakalan,” ujarnya.
Dia khawatir keterlambatan antisipasi itu tidak terlepas dari peran importir daging yang ikut bermain untuk mendapatkan keuntungan. “Petani mengalami kenaikan harga pakan secara tiba tiba, daging naik, Menteri Pertanian tiba-tiba tahan impor jagung. Ada apa ini?,” ujarnya.
