Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia mendapatkan utang dari Bank Dunia sebesar US$400 juta untuk membiayai program reformasi pajak. Utang tersebut dalam bentuk pinjaman reformasi fiskal kebijakan pembangunan (fiscal feform development policy loan) untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan utang tersebut akan digunakan untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman program.
"Reformasi fiskal, khususnya pajak," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (1/6/2016). Dia menjelaskan Indonesia bisa mencairkan pinjaman tersebut karena telah melakukan reformasi fiskal.
Senior Economic Analyst Kenta Institute Eric Sugandi menambahkan pinjaman tersebut berguna untuk menopang reformasi fiskal di Indonesia misalnya untuk perbaikan sistem pengumpulan pajak dan peningkatan sumber daya masyarakat.
Dia menjelaskan bunga dan cicilan utang dari Bank Dunia tidak akan memberatkan Indonesia. Pasalnya, biasanya pinjaman dari Bank Dunia mensyaratkan bunga yang relatif kecil dan syarat pembayaran yang lunak dibandingkan pinjaman biasa.
Dalam rilis Bank Dunia yang diterima Bisnis, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menyebutkan peningkatan pendapatan pajak dan penguatan mutu belanja negara merupakan komponen penting guna mempercepat pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan di Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Pendanaan senilai $400 juta mendukung upaya pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan guna meningkatkan pendapatan belanja negara.
Dibandingkan dengan negara lain di kawasan dan negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia termasuk yang terendah (13,1% pada 2015).
Rasio pajak Indonesia terhadap PDB juga terbilang rendah (10,8%). Pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada.
Oleh karena itu, belanja publik kini kurang menopang rencana pembangunan Indonesia. Pembelanjaan negara hanya sekitar 16.9% dari PDB pada 2014, lebih kecil dibanding rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia yaitu sebesar 28%. Kurangnya anggaran untuk investasi penting mengakibatkan defisit infrastruktur yang besar sehingga mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, juga menyebabkan kurangnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan. “Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin,” jelasnya.
Program Fiscal Reform Development Policy Loan merupakan perangkat pertama dari serangkaian pembiayaan anggaran yang telah diusulkan untuk memperbaiki komposisi dan efisiensi pembelanjaan, implementasi anggaran, penguatan dan pengurangan biaya pembayaran pajak, serta memperbanyak potensi penerimaan melalui perluasan basis pajak.
Kepala Ekonom Bank Dunia di Indonesia Ndiame Diop menambahkan pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha yang lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi. "Hal ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas," tambahnya.
Menurut dia, langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia sangat penting dan akan memperkuat ketahanan ekonomi serta memberi tanda kepada para investor bahwa Indonesia terbuka bagi dunia usaha.
