Indonesia Aktif dalam Organisasi Maritim Internasional

Bisnis.com, LONDON - Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO), berperan aktif dan berkontribusi dengan mengirimkan delegasi menghadiri Sidang IMO Maritime Safety Committee ke-96 yang berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 20 Mei di Kantor Pusat IMO, London, Inggris.

"Sidang Maritime Safety Committee (MSC) diketuai Brad Groves dari Australia, merupakan badan teknis tertinggi IMO yang memiliki tugas yang paling luas di antara komite-komite lainnya," kata Atase Perhubungan RI di London, Simson Sinaga, kepada Antara London, Sabtu (21/5/2016).

Sidang MSC ke-96 dibuka Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim, yang berasal dari Korea Selatan dan dihadiri delegasi dari negara anggota IMO termasuk Indonesia dan dua negara anggota asosiasi, dua organisasi di bawah PBB, enam organisasi Inter-Governmental dan 33 organisasi non pemerintah.

Delegasi Indonesia diketuai Utusan Khusus untuk IMO Laksamana (Purn) DR Marsetio beranggotakan perwakilan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub, Kementerian Luar Negeri, Atase Perhubungan RI di London, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, PT Biro Klasifikasi Indonesia dan perwakilan dari Indonesia National Shipowner Association (INSA).

Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim, menyampaikan saat ini lebih dari 80 persen dari perdagangan dunia dilakukan industri pelayaran. Ada lebih dari 50.000 merchant kapal perdagangan internasional, mengangkut setiap jenis kargo yang diangkut Armada dunia yang terdaftar di lebih dari 150 negara dan diawaki lebih dari satu juta pelaut dari setiap negara.

Sekjen IMO juga menyoroti beberapa isu penting pada agenda sidang MSC ke 96 ini, di antaranya pelaksanaan standar berbasis tujuan untuk pembangunan kapal tanker minyak dan kapal curah menjadi salah satu item dalam agenda Sidang MSC.

Sidang IMO MSC ke-96 ini juga dibahas tentang keamanan maritim terkait dengan isu penting perlindungan jaringan transportasi laut dari ancaman cyber serta informasi terhadap pembajakan dan perampokan bersenjata di kapal dan adanya migrasi melalui laut.