Bisnis.com, JAKARTA- Sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO), Indonesia berperan aktif dan berkontribusi di setiap sidang IMO baik di tingkat Committee maupun Sub-Committee dimana pada saat ini Indonesia mengirimkan Delegasinya untuk menghadiri Sidang IMO Maritime Safety Committee ke 96 pada tanggal 11 s.d 20 Mei 2016 di Kantor Pusat IMO, London Inggris.
Maritime Safety Committee (MSC) merupakan badan teknis tertinggi IMO yang memiliki tugas yang paling luas di antara komite-komite lainnya, yaitu konstruksi dan perlengkapan kapal, pengawakan dari sisi keselamatan, peraturan pencegahan tubrukan kapal, penanganan barang berbahaya, prosedur dan persyaratan keselamatan maritim, informasi hidrografi, investigasi kecelakaan laut, salvage, pertolongan dan hal-hal lain yang langsung mempengaruhi keselamatan dan keamanan pelayaran.
Sidang MSC ke-96 dimaksud dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim yang berasal dari Republic of Korea dihadiri oleh para delegasi dari Negara Anggota IMO termasuk Indonesia dan dihadiri juga oleh dua negara anggota asosiasi, dua organisasi di bawah PBB, enam organisasi Inter-Governmental dan 33 organisasi Non-Pemerintah. Adapun Chairman Sidang IMO MSC kali ini adalah Mr. Brad Groves dari Australia.
Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia diketuai oleh Utusan Khusus untuk IMO Laksamana (Purn) DR. Marsetio yang beranggotakan perwakilan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kemenhub, Bagian Hukum Kemenhub, Kementerian Luar Negeri, Atase Perhubungan RI di London, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan perwakilan dari INSA (Indonesia National Shipowner Association).
Pada sambutan pembukaannya, Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim menyampaikan bahwa, saat ini , lebih dari 80 % dari perdagangan dunia dilakukan oleh industri pelayaran. Ada lebih dari 50.000 merchant kapal perdagangan internasional, mengangkut setiap jenis kargo yang diangkut oleh Armada dunia yang terdaftar di lebih dari 150 negara dan diawaki oleh lebih dari satu juta pelaut dari hampir setiap negara.
Sekjen IMO juga menyoroti beberapa isu penting pada agenda sidang MSC ke 96 ini. Diantaranya adalah pelaksanaan standar berbasis tujuan untuk pembangunan kapal tanker minyak dan kapal curah menjadi salah satu item dalam agenda Sidang MSC. Sidang IMO MSC ke 96 ini pula dibahas tentang keamanan maritim terkait dengan isu penting perlindungan jaringan transportasi laut dari ancaman cyber serta informasi terhadap pembajakan dan perampokan bersenjata di kapal dan adanya migrasi melalui laut.
Di sidang IMO MSC ke 96 ini, Delegasi Indonesia menyampaikan 3 kali intervensi pada sesi Agenda Item MSC 96/4 tentang Enchance Maritim Security, sesi Agenda Item MSC 96/6/1 tentang Pasenger Ship Safety dan agenda item MSC 96/7 tentang Pengangkutan Personil Industri (on Carriage of Industrial Personel) Terkait dengan peranan Indonesia di IMO, Ketua Delegasi Indonesia, Laksamana Dr. Marsetio menyatakan bahwa pentingnya peran aktif Indonesia sebagai negara dengan luas laut terbesar di dunia di IMO untuk menunjukan bahwa Indonesia layak diperhitungan oleh Dunia dengan berkontribusi di setiap perumusan kebijakan maupun aturan yang dikeluarkan oleh IMO. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden RI, Joko Widodo yang memposisikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo di sidang IMO Marine Enviroment Protection Committee tgl 19 April Lalu, indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif di setiap sidang IMO. Pada kesempatan ini Sekjen IMO menyampaikan terima kasih atas upaya Indonesia menangani pembajakan kapal Hai Soon" kata Head of Delegation, DR. Marsetio dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com.
Lebih lanjut, Atase Perhubungan RI di London, Simson Sinaga juga menyatakan bahwa dunia maritim harus melihat sekarang Indonesia telah bergerak maju dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan membangun sejumlah infrastrukur antar pulau dan berkomitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan.
Untuk itu, Atase Perhubungan RI di London memperkenalkan pembangunan pelabuhan Indonesia pada saat acara Coffee Break Sidang IMO MSC ke-96 yang disponsori oleh Indonesia pada tanggal 19 Mei 2016 melalui sejumlah tayangan Video yang mendapatkan sambutan luar biasa dari para Delegasi Negara Anggota IMO lainnya. ‘ Pengenalan pembangunan pelabuhan yang baru saja diresmikan oleh Presiden RI Jokowi dan Menteri Perhubungan ini terasa tepat karena bulan April lalu Presiden Joko Widodo datang ke IMO menyampaikan pidato di depan para pemangku pemerintahan di negara-negara maritim,' ujar Bapak Simson Sinaga.
Selain itu, seperti tahun tahun sebelumnya, untuk World Maritime Day 2016 akan mengambil tema: "Shipping: Indispensable to the world". Pemilihan tema dimaksud didasari oleh adanya hubungan penting antara pelayaran dan masyarakat dunia serta untuk meningkatkan kesadaran terhadap relevansi dari peranan IMO sebagai badan regulasi untuk pelayaran internasional yang rencananya akan dirayakan di Kantor Pusat IMO pada tanggal 29 September 2016.
Hal ini sejalan dengan penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai proros maritim dunia. Dengan demikian, saat ini pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur, negara-negara Asia sedang bangkit.
Momentum ini menunjang cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sidang IMO MSC ke 96 di Kantor Pusat IMO, akan berakhir pada tanggal 20 Mei 2016 dan selanjutnya Indonesia akan kembali mengirimkan delegasinya pada sidang IMO Legal Committee pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2016 di London, Inggris yang secara khusus akan membahas submisi Indonesia terkait pengaturan untuk kewajiban dan kompensasi pencemaran laut lintas batas dari kegiatan eksplorasi dan ekploitasi lepas pantai (off shore).
