Bisnis.com, JAKARTA – Setelah melaksanakan implementasi sertifikat elektronik ekspor-impor dengan Belanda akhir tahun lalu, Indonesia akhirnya kembali menerapkan sistem serupa dengan Australia. Implementasi e-certification tersebut diharapkan dapat dimulai pada Juni mendatang.
Dengan penerapan e-certification, aktivitas perdagangan kedua negara diharapkan dapat lebih lancar dan menurunkan waktu bongkar muat (dwelling time). Australia merupakan negara kedua yang bekerja sama dengan Indonesia dalam menerapkan e-certification.
Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini menyampaikan proses penyusunan e-certification dengan Australia akan dapat memengaruhi arus perdagangan kedua negara mengingat Indonesia secara konsisten mengimpor sejumlah komoditas dari Negeri Kanguru.
“Ada beberapa program kerjasama yang kami bahas dengan Australia, salah satunya adalah kesepakatan implementasi pemanfaatan sertifikat secara elektronik yang tujuannya memudahkan perdagangan kedua negara karena memudahkan handling di tempat pemasukan,” kata Banun dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/4).
Banun menyampaikan saat ini dwelling time di Badan Karantina Pelabuhan yaitu 0,19 hari. Kendati demikian, dia mengaku belum memperhitungkan potensi penurunan dwelling time saat e-certification dengan Australia diimplementasikan.
Dia menjelaskan dengan sertifikat tersebut proses analisis risiko akan lebih cepat dilakukan karena dokumen keterangan produk dapat langsung disubmit dair negara asal dan dapat langsung diproses oleh Badan Karantina.
Adapun, kemudahan fasilitasi ini merupakan kerja sama timbal balik di mana Austrlaia pun akan menerapkan skema yang sama pada produk-produk komoditas pertanian asal Indonesia yang diekspor ke negara itu.
“Jadi produk apa yang akan dikirimkan akan diketahui terlebih dahulu dan kita dapat langsung menentukan tindakan apa yang akan diambil, tergantung apakah dia low risk, medium risk, atau high risk,” terang Banun.
Selain memfasilitasi aktivitas perdagangan antarkedua negara, Banun menegaskan implementasi sertifikat elektronik juga akan meminimalkan peluang penggunaan sertifikat palsu oleh para pelaku usaha nakal.
“Implementasi ini akan memberikan jaminan keaslian sertifikat, menghindari risiko pemalsuan dokumen,” ujar Banun. Saat ini, Banun menyampaikan implementasi e-certification juga tengah dibahas dengan beberapa negara termasuk Jepang, Selandia Baru, dan Malaysia.
First Assistant Secretary Department of Agriculture and Water Resources Australia, Louise van Meurs menyampaikan kerjasama ini akan sangat menguntungkan kedua negara mengingat selama ini pelaporan dokumen dilakukan lima hari setelah kapal dari Australia bersandar.
“Ini adalah kerja sama yang sangat baik untuk mempermudah industri Indonesia dan Australia dalam mengirimkan barang,” kata Louise.
Bisnis mencatay perdagangan komoditas antara Indonesia dan Australia memang cukup intens. Indonesia mengimpor rata-rata 600.000 ekor sapi setiap tahunnya dan sekitar 50.000-80.000 ton daging dari negara itu.
Selain itu, Indonesia juga mengimpr kapas dan gandum. Adapun, Indonesia mengekspor buah-buahan topis ke Australia. Menurut Banun, pemerintah tengah menjajaki ekspor buah naga ke negara itu.
