Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo bakal segera meneken Keputusan Presiden tentang Keuangan Inklusif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat yang saat ini masih rendah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan beleid tersebut akan menyoroti upaya untuk membuka akses keuangan, dimulai dari edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Mestinya tidak terlalu lama, kemungkinan 2-3 minggu [penerbitan Keppres],” katanya, seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/4/2016).
Dalam Keppres tersebut, akan dirinci program bersama untuk meningkatkan literasi keuangan. Secara berkelanjutan, peningkatan literasi keuangan dengan memperhatikan enam pilar akan terus digalakkan pemerintah.
Enam pilar yang dimaksud antara lain edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi serta perlindungan konsumen.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan strategi nasional keuangan inklusif sebetulnya sudah pernah disusun sejak 2012, namun kebijakan itu bakal dipertegas dalam beleid yang akan diteken Presiden.
Salah satu isinya, Agus mengatakan mengenai bentuk penyaluran dana sosial dan subsidi yang selama ini diserahkan kepada penerima bantuan dalam bentuk tunai, akan diubah sistem pembayarannya menjadi secara elektronik.
“Bagi pemerintah ini peningkatan efisiensi dan akuntabilitas, semua sistem pembayaran terkait bantuan sosial dan subsidi akan menggunakan teknologi digital, salah satunya laku pandai,” katanya di tempat yang sama.
Pasalnya, dalam APBN 2016, porsi bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah cukup besar, mencapai 86,4 juta individu. Dengan beleid tersebut, nantinya seluruh bantuan tersebut tidak lagi disalurkan secara tunai.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan pihaknya bersama pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan dapat meningkat menjadi 85% pada lima tahun kedepan, dari saat ini yang baru mencapai 34%.
Selain program pembayaran non tunai, Muliaman mengatakan pihaknya bersama Kementerian yang dipimpin oleh Menko Perekonomian akan merumuskan program-program lain yang berkaitan dengan enam pilar untuk mendorong inklusi keuangan.
Selain menggonjot ekspansi laku pandai dan memaksimalkan pembayaran lewat bank, dia mengatakan dengan rencana untuk melibatkan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan pasar modal untuk memperluas jangkauan keuangan inklusif.
“Sudah cukup jauh diskusi untuk membangun lembaga pembiayaan pembangunan, misal untuk pertanian dan industri. Tapi, ini masih draf,” ujarnya.
