Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara PT Bhanda Ghara Reksa siap menerima eksekusi pelaksanaan pembangunan gudang atau cold storage khusus komoditas bawang di Brebes, Jawa Tengah.
Cold storage tersebut siap dibangun sebelum lebaran tahun ini, sesuai mandat Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat.
Direktur Teknik dan Pengembangan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Nofrisel mengatakan pihaknya siap menjalankan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi aggregator komoditas, salah satunya komoditas bawang di Brebes.
“BGR memang ditugaskan Presiden untuk ikut ambil bagian dalam pengembangan daerah, untuk komoditas pertanian. Kami berharap semua rencana ini sebelum lebaran sudah dieksekusi, termasuk kaitannya dengan investasi yang perlu disediakan,” ujar Nofrisel kepada Bisnis, Selasa (12/4/2016).
Nofrisel mengaku pihaknya sudah mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi project leader sinergitas antar BUMN untuk menjalankan supply chain management dari hulu ke hilir.
“Antara BUMN bekerjasama menggerakkan dari hulu ke hilir. Begitu pula dengan masalah pendanaan yang melibatkan bank BUMN seperti BRI, kami di sini bukan sebagai BUMN trader, kami adalah distributor tetapi juga pendiri gudang,” ungkapnya.
Nofrisel yang turut bersama Presiden Joko Widodo berkunjung ke Brebes mengaku pihaknya sudah menyiapkan dua lokasi di Desa Larangan sebagai gudang konsolidator.
Gudang konsolidator tersebut akan menjadi area yang menghimpun transaksi atau kegiatan para pemangku kepentingan.
Gudang konsolidator juga akan dilengkapi teknologi cold storage guna menjaga kualitas bawang agar tidak cepat busuk.
“Kami akan mengumpulkan komoditas dalam gudang kami, nanti kami juga yang akan mengirimkannya ke pasar-pasar induk di berbagai daerah. Tetapi sebelum ke pasar tentunya harus ada gudang distribusi, nah gudang itu juga akan dikelola oleh BGR,” tutur Nofrisel.
Terkait proses perdagangannya, BGR menyerahkan kepada BUMN lain misalnya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Bulog, dan juga melalui e-commerce Pasar Komoditi Indonesia.
Sesuai arahan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, BGR berencana menyusun rencana pembangunan gudang dengan kapasitas yang banyak.
Pasalnya, komoditas terkait bukan hanya untuk memenuhi permintaan dalam negeri melainkan juga untuk kebutuhan ekspor.
“Untuk sementara ini kami (BGR) ditugaskan meng-handle komoditi bawang, kelapa, dan cabe, sementara terkait nilai investasi masih dalam penghitungan karena masih harus menunggu kajian bersama dengan sub terminal agribisnis,” jelas Nofrisel.
Selain di Brebes, BGR masih memiliki gudang yang belum digunakan salah satunya berlokasi di Tegal, Jawa Tengah.
Adapun total gudang yang dimiliki BGR saat ini sekitar 400 outlet dengan luas total seluruhnya 600.000 meter kubik.
Gudang-gudang yang dikelola BGR meliputi Gudang Milik, Gudang Sewa, dan Gudang Manajemen
"Totalnya lebih dari gudang 400 biji atau sekitar 600.000 square meter ditambah gudang-gudang lain yang ktia kelola maupun gudang sewa dan gudang yang disertakan customer untuk dikelola, semua hampir 1 juta square meter," ujarnya.
“Sepulangnya saya dari Jepara, saya akan kembali Brebes dan menyiapkan perencanaan dengan semua stakeholder,” tegas Nofrisel.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah pada Senin (11/4/2016).
Program ini bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di perdesaan dengan memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.
Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan kementerian lain yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementeian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
