Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4/2016).
Melalui program ini, Brebes menjadi proyek percontohan pengentasan kemiskinan. Brebes dipilih karena merupakan sentra produksi bawang Indonesia. Bawang merupakan komoditas yang berkontribusi cukup besar pada inflasi. Tetapi faktanya kesejahteraan petani bawang relatif rendah karena sebagian besar keuntungan dinikmati pedagang perantara.
"Melalui peluncuran program ini diharapkan kesejahteraan petani bawang dapat meningkat dan menjadi contoh bagi pelaku usaha di daerah lainnya," kata Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana seperti dikutip dari pernyataan resmi, Senin (11/4/2016).
Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di perdesaan dengan memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.
Program ini dilaksanakan dibawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan kementerian lain yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementeian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Beberapa sinergi masuk dalam peluncuran program aksi ini. Pertama, program sertifikasi hak atas tanah (SHAT) atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemen BUMN serta Bank BUMN.
Hal paling mendasar dalam memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan adalah memiliki aset berupa tanah. Karena itu sertifikasi hak atas tanah (SHAT) menjadi siklus pertama.
Maksud sertifikasi ini untuk memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, memfasilitasi penyediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha. Terakhir, meningkatkan kepastian keberlangsungan usaha penerimaan manfaat.
Selain program sertifikasi tanah, program ini juga memuat sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di perdesaan. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.
Program ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang berada di daerah karena tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota, tapi cukup mencairkan melalui penyalur-penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah.
Sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR.
Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan perdagangan elektronik (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Tujuannya untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen.
Contoh aplikasi e-commerce yang digunakan adalah aplikasi info pasar, market place seperti limakilo.id dan kumis.com. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Pada siklus distribusi petani memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir. Lebih dari itu semua, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakan perekonomian masyarakat desa.
