OECD: Perbarui Aturan Perlindungan Konsumen

Bisnis.com, JAKARTA—Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) merekomendasikan pemerintah di berbagai negara untuk memutakhirkan hukum perlindungan konsumen untuk merespons risiko dari transaksi dan perdagangan daring atau online.
 
OECD mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan yang sama ketatnya dengan perlindungan terhadap aktivitas transaksi perdagangan daring.

“Dibutuhkan kerja sama pemerintah dengan pelaku bisnis dan konsumen untuk menentukan perubahan hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap transaksi perdagangan daring,” demikian seperti dilansir dari situs resmi OECD, Minggu (3/4).
 
Perubahan hukum juga harus mencakup aplikasi daring dan berbagai layanan gratis yang ditawarkan untuk memperoleh akses data pribadi terhadap para pengguna.

Seiring dengan meningkatnya transaksi di sektor ini, kekhawatiran terkait proteksi terhadap konsumen secara menyeluruh masih menjadi catatan khusus.
 
Data OECD menunjukkan sekitar 75% konsumen di negara anggota organisasi tersebut mengakses internet setiap hari.

Namun, berdasarkan kajian OECD baru-baru ini, selama 2014 hanya satu dari dua konsumen yang membeli secara online.

Kekhawatiran terkait kemanan dan privasi menjadi salah satu alasan utama yang membuat konsumen enggan membeli secara online.