Bisnis.com, SURABAYA - Dilema pemboran sumur minyak dan gas bumi oleh Lapindo Inc. di Sidoarjo membutuhan pemetaan masalah sosial.
Pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy mengatakan, harus dilakukan identifikasi masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dibutuhkan untuk memetakan alasan penolakan masyarakat terhadap kegiatan pemboran sumur di Sidoarjo yang dilakukan Lapindo Brantas Inc.
“Apa masalah yang sebenarnya, apakah sebetulnya karena ada rasa ingin memiliki masyarakat atas sumur-sumur yang ada di Sidoarjo? Perwujudan rasa ingin memiliki ini yang harus diperbaiki,” katanya di Surabaya, Rabu (23/3/2016).
Penolakan warga di sekitar lokasi pemboran sumur Lapindo kembali mencuat baru-baru ini. Hal ini terpicu bocornya jaringan pipa gas di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo pada 11 Maret 2016.
Kejadian tersebut mengakibatkan satu rumah terbakar. Alhasil kini penolakan masyarakat semakin membuncah. Untuk mengembalikan kepercayaan warga, dibutuhkan pemetaan secara sosial agar aktivitas pemberdayaan sumber daya alam di Sidoarjo dapat berlanjut.
“Konsepnya adalah harus menumbuhkembangkan modal sosial dalam aktivitas pendayagunaan sumber daya alam di Sidoarjo,” ucap Ichsanudin.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta penghentian sementara aktivitas pemboran oleh Lapindo kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas. Pasalnya, hak untuk mengeluarkan perintah penghentian pemboran ada di tangan mereka.
“Saya meminta dihentikan, karena tanggung jawab saya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau pemborannya bukan tanggung jawab saya,” tuturnya.
Saat ini sedang diturunkan tim peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk menelusuri penyebab kebocoran pipa belum lama ini. Soekarwo mengaku belum menerima laporan lebih lanjut dari hasil penelitian ITS.
