Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama dalam mendorong pembangunan balai latihan kerja (BLK) sebagai akses bagi para pencari kerja dan pengangguran yang ingin menambah kompetensi dan keterampilan kerja.
Menteri Ketegakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan untuk menambah kuantitas dan kualitas BLK di berbagai wilayah di Indonesia, dibutuhkan sharing tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kementerian Ketenagakerjaan siap membantu dalam aspek pelatihan instruktur, bantuan peralatan pelatihan dan bantuan paket program pelatihan melalui Dana Dekonsentrasi,” katanya dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/3/2016).
Hanif mengatakan pembangunan dan pengembangan BLK di berbagai provinsi, kabupaten dan kota sangat dibutuhkan saat ini untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Apalagi kualitas lulusan BLK memang dibutuhkan oleh pasar kerja. Namun dari segi penganggaran hal itu tidak bisa lagi dilakukan melalui dana APBN secara murni.
Anggaran atau biaya pembangunan untuk BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diarahkan dibiayai APBD. Tanggung jawab Pemda selaku pemilik BLK mencakup penyiapan lahan, pembangunan gedung, pemeliharaan dan perawatan gedung, pengangkatan instruktur serta biaya operasional.
Adapun pemerintah pusat mendukung untuk pengembangan sarana dan prasarana penunjangnya. Keputusan ini dijalankan sejak tahun 2011 sesuai arahan DPR RI dan Kementerian Keuangan kepada Kemenaker untuk membatasi pembangunan BLK.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini terdapat 17 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnaker dan 262 BLK milik pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Selain perlu ditambah dari segi jumlah, menurut Hanif, pembenahan dari segi mutu pelatihan kerja juga masih harus ditingkatkan agar kualitas outputnya lebih baik.
“Di Philipina pelatihan kerjanya lebih sedikit yakni sekitar 1,6 juta tapi output-nya wellqualified. Kita lebih besar, sekitar 1,9 juta, tetapi kalau hasil pelatihannya disertifikasi belum tentu langsung berhasil. Jadi secara nominal besar tetapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan,” katanya.
Salah satu daerah yang berencana membangun BLK UPTD adalah Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam audiensi dengan Menaker Hanif Dhakiri, Bupati Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Aunur Rafiq menyatakan BLK di kawasan tersebut masih kurang.
